Ketua Komisi IV DPRD Kukar, Andi Faisal.

POSKOTAKALTIMNEWS, KUKAR: Kian maraknya kasus kekerasan terhadap anak di Kutai Kartanegara (Kukar), termasuk dugaan pelecehan di salah satu pondok pesantren, menjadi alarm serius bagi pemerintah daerah. Situasi ini mendorong DPRD Kukar memperkuat kebijakan perlindungan anak dengan menambah anggaran sekitar Rp1 miliar untuk Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) pada APBD 2026.

Ketua Komisi IV DPRD Kukar, Andi Faisal, menegaskan bahwa tambahan anggaran tersebut bukan sekadar formalitas anggaran belaka, tetapi komitmen nyata untuk memperkuat sistem perlindungan anak dari tingkat kabupaten hingga desa.

“Kami dukung penuh agar DP3A bisa bergerak lebih leluasa,” ujarnya belum lama ini.

Faisal menjelaskan, dana tambahan itu akan diarahkan pada program yang bersentuhan langsung dengan masyarakat, seperti edukasi pencegahan kekerasan, pendampingan psikososial, pelatihan kader perlindungan anak, dan penguatan mekanisme pelaporan. Dengan begitu, setiap kasus yang muncul dapat ditangani lebih cepat dan tepat.

“Anggaran ini akan dipakai untuk program turun langsung ke lapangan, sosialisasi ke keluarga, dan pelatihan kader perlindungan anak yang menjadi mata dan telinga di kampung-kampung,” jelasnya.

Penambahan anggaran ini juga menjadi respons nyata DPRD atas sejumlah kasus yang mencuat dalam beberapa bulan terakhir. Bagi Faisal, penanganan kekerasan tidak boleh berhenti pada proses hukum dan pemberitaan semata. Korban, katanya, harus mendapatkan pemulihan menyeluruh.

“Jangan hanya berhenti pada pemberitaan. Korban harus mendapat perlindungan menyeluruh,” tegasnya.

Selain penanganan kasus, pencegahan turut menjadi fokus utama. DPRD Kukar mendesak lembaga pendidikan keagamaan menerapkan panduan perlindungan anak, melakukan pelatihan bagi pengasuh pesantren, hingga melakukan verifikasi latar belakang tenaga pengajar untuk memastikan lingkungan belajar benar-benar aman.

Tambahan anggaran juga diproyeksikan untuk membangun hotline pengaduan cepat, layanan konseling, pelatihan deteksi dini bagi tenaga kesehatan dan kader posyandu, serta pengembangan sistem pelaporan yang mudah diakses masyarakat tanpa rasa takut.

“Kami ingin warga bisa melapor tanpa takut stigma. Perlindungan anak harus jadi gerakan bersama,” kata Faisal.

Politisi PDI Perjuangan itu menegaskan DPRD Kukar akan mengawal ketat penggunaan anggaran dan pelaksanaan seluruh program agar tepat sasaran. Ia menegaskan bahwa prioritas ini bukan untuk pencitraan, melainkan demi memastikan anak-anak di Kukar terlindungi secara nyata.

“Kami tambah anggaran bukan untuk pamer, tapi agar ada ruang kerja nyata bagi DP3A. Perlindungan anak adalah prioritas kemanusiaan yang harus dikawal bersama,” pungkasnya.(ADV)