POSKOTAKALTIMNEWS, BERAU : Penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) non-tunai di Kabupaten Berau kini memasuki tahap ketiga. Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Berau, Iswahyudi, memastikan distribusi bantuan berjalan bertahap sesuai jadwal, meski sempat mengalami keterlambatan akibat faktor anggaran.

“Sekarang kita sedang penyaluran tahap tiga untuk 10 Kelurahan. Tahap empat akan dilakukan pertengahan Desember,” ujar Iswahyudi saat ditemui di ruang kerjanya.

Ia menjelaskan bahwa keterlambatan terjadi karena sebagian anggaran BLT baru disahkan melalui perubahan APBD. “Kalau anggaran belum disahkan, kita tidak bisa bergerak. Begitu disahkan, baru bisa diproses dan disalurkan,” tambahnya.

Terkait banyaknya keluhan masyarakat di media sosial, Iswahyudi menegaskan bahwa data penerima BLT bersifat dinamis.

“Data itu mobile. Bisa saja warga meninggal, pindah, atau statusnya berubah. Ada yang tadinya bukan lansia, sekarang sudah lansia, sehingga masuk kategori penerima,” jelasnya.

Menurutnya, banyak warga mengira lansia pasti berhak menerima bantuan. Padahal BLT diberikan berdasarkan status tidak mampu, bukan sekadar usia.

“Kalau lansia tapi anak-anaknya mampu, itu tidak masuk kategori miskin. Ada yang mengadu orang tuanya tidak dapat, padahal setiap bulan mendapat kiriman hampir satu juta rupiah dari anaknya. Itu tidak bisa dikategorikan miskin,” paparnya.

Ia mengingatkan agar Kelurahan dan pekerja sosial benar-benar memastikan warga miskin tidak tertinggal.

“Yang hampir miskin boleh bergilir, tapi yang miskin betul jangan sampai terlewat. Itu namanya menzolimi,” tegasnya.

Selain BLT, pada tahun ini Dinsos juga menyalurkan Program Usaha Ekonomi Produktif (UEP) untuk 95 warga kurang mampu. Setiap penerima mendapat bantuan sekitar Rp3 juta untuk mendukung usaha kecil yang sudah berjalan.

“UEP ini untuk yang sudah punya dasar usaha. Misalnya sudah jual gorengan atau minuman, bantuannya untuk menambah modal atau membeli peralatan. Kalau tidak punya pengalaman usaha, biasanya tidak berhasil,” katanya.

Terkait program bantuan pusat, Dinsos mengungkapkan adanya proses verifikasi ketat dalam penyaluran BLTS (Bantuan Langsung Tunai Sementara).

“Dari sekitar 19.000 KPM yang terdata, setelah verifikasi hanya sekitar 7.000 yang layak. Sisanya tidak memenuhi syarat karena berbagai faktor seperti pendapatan mencukupi, pindah, atau meninggal,” ujarnya.

Ia menegaskan bahwa pendataan ini masih berlangsung, dan bantuan dari pusat belum sepenuhnya turun. (sep/FN)