POSKOTAKALTIMNEWS, KUKAR : Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) terus memperkuat kualitas perencanaan pembangunan daerah.

Salah satunya dengan menggandeng akademisi dari Universitas Gadjah Mada (UGM) dalam melakukan kajian penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2026 serta Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025–2030.

Kolaborasi ini menjadi langkah penting untuk memastikan arah pembangunan Kukar tersusun secara komprehensif, terukur, dan berbasis data ilmiah.

Kabid Ekonomi dan SDA Bappeda Kukar, Bagus Eko Sampurno menjelaskan, keterlibatan akademisi menjadi kebutuhan agar rancangan kebijakan mampu menjawab tantangan pembangunan jangka menengah.

“UGM kami libatkan karena mereka memiliki kapasitas akademik dan pengalaman panjang dalam riset tata kelola pemerintahan dan pembangunan daerah. Kami ingin perencanaan Kukar memiliki fondasi yang kuat dan relevan,” kata Bagus Eko Sampurno pada Poskotakaltimnews, di Tenggarong, belum lama ini.

Sementara kajian yang dilakukan bersama UGM tidak hanya menyentuh aspek ekonomi, tetapi juga mencakup isu sosial, lingkungan, tata ruang, hingga dinamika investasi.

Hal ini sejalan dengan visi pembangunan daerah yang menekankan keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan keberlanjutan.

“Pendekatan multidisiplin ini penting agar RPJMD kita tidak hanya ambisius, tetapi juga realistis dan dapat dilaksanakan di lapangan,” tambah Bagus.

Dalam penyusunan Rancangan APBD 2026, Bappeda Kukar juga menekankan pentingnya sinkronisasi antara program prioritas daerah, kebijakan nasional, dan kebutuhan masyarakat.

Melalui kajian UGM, pemerintah daerah berharap struktur anggaran dapat lebih efektif dengan mengutamakan program yang berdampak langsung terhadap peningkatan kesejahteraan.

Kajian tersebut juga mencakup evaluasi menyeluruh terhadap capaian pembangunan periode sebelumnya. Termasuk menilai efektivitas program, kendala yang dihadapi, hingga rekomendasi perbaikan untuk lima tahun ke depan.

Ia menyebutkan, hal ini akan menjadi dasar penting dalam merumuskan arah kebijakan RPJMD 2025–2030 yang lebih adaptif.

“RPJMD periode berikutnya harus mampu menjawab berbagai tantangan seperti ketahanan pangan, transformasi ekonomi, pemanfaatan potensi wilayah, serta peningkatan kualitas SDM. Karena itu, masukan akademik dari UGM menjadi sangat berharga bagi kami,” sebutnya.

Ia menegaskan bahwa Kukar berada pada fase strategis dalam pembangunan. Dengan adanya pemekaran kawasan, perkembangan ekonomi regional, serta tuntutan peningkatan layanan publik, pemerintah daerah membutuhkan dokumen perencanaan yang kuat, kredibel, dan berbasis analisis.

Kajian ilmiah dinilai mampu mendorong objektivitas dalam menyusun prioritas pembangunan.

Kolaborasi ini juga menjadi bagian dari upaya Bappeda Kukar untuk meningkatkan tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel.

Melalui kerja sama dengan akademisi, setiap kebijakan yang dihasilkan diharapkan dapat dipertanggungjawabkan secara metodologis dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Dirinya berharap, kerja sama dengan UGM dapat menghasilkan dokumen perencanaan yang berkualitas dan visioner.

“Ini bagian dari komitmen kami untuk menghadirkan perencanaan yang matang. Semoga melalui kajian bersama ini, arah pembangunan Kukar lima hingga sepuluh tahun ke depan bisa lebih terarah dan memberi dampak signifikan bagi masyarakat,” pungkasnya. (Adv/riz)