POSKOTAKALTIMNEWS, BERAU : Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Kabupaten Berau, Iswahyudi, menegaskan bahwa pembaruan  Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) sangat bergantung pada kepedulian Pemerintah Kampung, perangkat Kelurahan, hingga masyarakat. Ia menyebut, perbaikan data menjadi kunci agar penyaluran Bantuan Sosial (Bansos) tepat sasaran.

Menurut Iswahyudi, peran desa tak hanya sebatas mengusulkan masyarakat penerima bantuan, tetapi juga aktif mengidentifikasi warga yang keliru masuk dalam kategori desil kesejahteraan.

“Kalau ada warga miskin tetapi terdaftar di desil 6, desa harus mengusulkan untuk digeser ke desil 1 atau 2. Begitu juga sebaliknya,” jelasnya.

Selain pemerintah desa, posyandu dan wartawan disebut memiliki peran penting sebagai jembatan informasi di lapangan. Iswahyudi juga mengingatkan masyarakat agar tidak ragu menggunakan fitur  cek bansos untuk melaporkan ketidaktepatan data.

“Kalau merasa ada yang tidak layak menerima bantuan, silakan dilaporkan. Nanti petugas akan cek. Kalau memang tidak layak, datanya bisa dicoret,” ujarnya.

Ia mengakui bahwa data DTKS saat ini masih jauh dari sempurna. Minimnya ground check  karena keterbatasan anggaran menjadi salah satu penyebab ketidaktepatan penentuan desil. Menurutnya, banyak kasus warga mampu masuk desil 1–2 karena belum diverifikasi, sementara warga miskin justru tercatat di desil 6.

“Kondisi ini tidak bisa diperbaiki tanpa dukungan kampung. Kadang kampung bilang bingung, padahal mereka harus peduli dulu,” tegas Iswahyudi.

Masyarakat pun bisa mengajukan perubahan data melalui dua cara:

1. Mengusulkan melalui desa/kampung, data kemudian diverifikasi oleh Kemensos.

2. Mengisi sendiri data verifikasi melalui aplikasi dengan 39 indikator rumah tangga, sebelum dilakukan pemeriksaan final.

Iswahyudi menekankan bahwa penilaian desil bukan kewenangan Kemensos. “Yang mengevaluasi adalah BPS. Kita hanya memasukkan data, lalu BPS mengolahnya menjadi desil,” jelasnya.

Ia juga menyampaikan bahwa pada 2026 akan dilaksanakan Survei Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS), yang diharapkan mampu memperbaiki basis data kesejahteraan masyarakat secara lebih akurat karena menggunakan metode sensus.

“Kalau semua orang terdata lewat survei, hasilnya akan lebih baik dan memperbarui DTKS secara menyeluruh,” tutupnya. (sep/FN)