POSKOTAKALTIMNEWS, BERAU : Penurunan tajam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Berau tahun 2026 ini memaksa Pemkab Berau mengetatkan ikat pinggang. Salah satu dampak paling terasa dialami Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR), Berau yang harus merombak strategi pembangunan akibat menyusutnya ketersediaan anggaran.

Pemangkasan dana transfer dari pemerintah pusat membuat APBD Berau turun drastis. Jika sebelumnya berada di kisaran hampir Rp6 triliun, kini anggaran daerah hanya berkisar Rp3,3–3,4 triliun.

“Dengan kondisi APBD kita turun cukup dalam karena kebijakan efisiensi anggaran pusat. Dana transfer ke daerah dipotong, sehingga berpengaruh langsung pada seluruh sektor,” ujar Sekretaris Dinas PUPR Berau, Bambang Sugianto, Jumat (23/1/2026).

Diakuinya dampak penurunan itu terlihat jelas pada alokasi anggaran PUPR. Pada 2025, anggaran PUPR setelah perubahan masih berada di angka sekitar Rp2,7 triliun. Namun tahun ini, jumlah tersebut bahkan tidak mencapai Rp1 triliun. Kondisi tersebut memaksa PUPR Berau melakukan penyaringan ketat terhadap program dan kegiatan.

Pembangunan yang tidak bersifat mendesak harus ditunda, sementara anggaran difokuskan pada sektor yang dinilai memiliki dampak langsung terhadap masyarakat dan perekonomian daerah.

“Dengan kondisi tersebut kami hanya menjalankan kegiatan yang benar-benar prioritas, sesuai Renstra, Renja, serta visi dan misi kepala daerah,” jelas Bambang.

Termasuk tambahnya, fokus utama PUPR tahun ini diarahkan pada pembangunan dan peningkatan infrastruktur jalan serta jembatan yang mendukung sektor pariwisata. Akses menuju destinasi wisata dan sentra produk unggulan daerah menjadi perhatian utama, mengingat perannya sebagai penggerak ekonomi lokal.

“termasuk Infrastruktur menuju kawasan wisata dan sentra komoditas unggulan seperti jagung, kakao, dan kelapa dalam tetap menjadi prioritas,” katanya.

Meski ruang fiskal terbatas, PUPR memastikan layanan dasar masyarakat tidak sepenuhnya terabaikan. Program penyediaan air bersih melalui pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) tetap berjalan, begitu pula penanganan drainase yang berkaitan langsung dengan pengendalian banjir.

“Terkait untuk kegiatan Drainase tetap kita anggarkan karena menyangkut kerawanan banjir dan keselamatan masyarakat,” tambahnya.

Bambang mengakui, tidak semua kebutuhan infrastruktur dapat terakomodasi pada tahun anggaran ini. Rincian proyek per wilayah telah dituangkan dalam dokumen APBD dan perlu dipahami secara cermat agar tidak menimbulkan kesalahpahaman di masyarakat.

Di tengah keterbatasan anggaran daerah, PUPR Berau berharap adanya dukungan dari pemerintah pusat melalui program balai-balai kementerian, khususnya untuk pembangunan dan perbaikan jalan nasional yang bukan menjadi kewenangan daerah.

“Walaupun anggarannya tidak masuk ke APBD kita, yang penting kegiatannya tetap berjalan di daerah,” ujarnya.

Terkait bantuan keuangan dari pusat, Bambang menyebut belum ada kepastian mengenai besaran maupun titik lokasi kegiatan tahun ini. Namun, ia menilai kemungkinan penurunan tetap ada seiring kebijakan efisiensi nasional.

“Bukan hanya Berau yang terdampak. Hampir semua daerah merasakan hal yang sama,” pungkasnya. (sep/FN)