POSKOTAKALTIMNEWS,BALIKPAPAN: Belum terealisasinya pengadaan seragam dinas bagi personel Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Balikpapan selama tiga tahun terakhir mendapat perhatian serius dari Wali Kota Balikpapan, Rahmad Mas'ud.

Orang nomor satu di Balikpapan itu mengaku kaget dan baru mengetahui informasi tersebut. Menurutnya, persoalan tersebut perlu segera diklarifikasi kepada pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD) terkait agar diketahui penyebab belum terealisasinya kebutuhan seragam bagi petugas BPBD.

“Saya juga baru mendengar bahwa BPBD sudah tiga tahun tidak mengganti seragam dinas. Nanti akan saya tanyakan langsung kepada Kepala BPBD Kota Balikpapan,” ujar Rahmad Mas'ud kepada media, Senin (8/6/2026).

Rahmad menegaskan bahwa pemerintah daerah pada prinsipnya telah menyediakan ruang penganggaran bagi kebutuhan operasional maupun perlengkapan aparatur sipil negara (ASN), termasuk seragam dinas.

Karena itu, apabila usulan pengadaan telah diajukan namun tidak kunjung terealisasi dalam waktu yang lama, ia meminta agar persoalan tersebut disampaikan langsung kepada dirinya.

“Kalau memang sudah diusulkan tetapi belum terealisasi selama tiga tahun, silakan lapor kepada Walikota ( Rahmad Mas'ud),” tegasnya.

Pernyataan tersebut menunjukkan komitmen Pemerintah Kota Balikpapan dalam memastikan kebutuhan dasar aparatur dapat terpenuhi demi menunjang pelayanan kepada masyarakat.

Lebih lanjut, Rahmad menekankan bahwa ASN memiliki tanggung jawab moral untuk menjadi teladan di tengah masyarakat. Penampilan yang rapi dan disiplin, termasuk penggunaan seragam dinas yang layak, merupakan bagian dari upaya membangun kepercayaan publik terhadap institusi pemerintah.

“Kalau kita sebagai ASN ingin memberikan contoh kepada masyarakat, maka kita harus bisa memberi contoh terlebih dahulu kepada diri sendiri dan lingkungan sekitar sehingga dapat menjadi panutan,” katanya.

Menurutnya, profesionalisme aparatur tidak hanya tercermin dari kualitas pelayanan, tetapi juga dari kedisiplinan dan kepatuhan terhadap aturan yang berlaku di lingkungan pemerintahan.

Dengan adanya perhatian langsung dari Wali Kota, diharapkan persoalan tersebut dapat segera ditindaklanjuti sehingga personel BPBD yang selama ini berada di garda terdepan penanganan bencana dan kedaruratan memperoleh dukungan perlengkapan yang memadai dalam menjalankan tugasnya.(mid)