Sekda Kukar, Sunggono. (Kriz)

POSKOTAKALTIMNEWS, KUKAR : Tak semua sekolah di Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) wajib menerapkan Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) di tengah kondisi kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan (karhutla).

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kukar memberikan pilihan kepada sekolah untuk menentukan pola pembelajaran dengan mempertimbangkan kualitas udara di lingkungan sekolah masing-masing.

Sekretaris Daerah (Sekda) Kukar, Sunggono, mengatakan kebijakan tersebut merupakan tindak lanjut dari Surat Edaran (SE) Bupati Kukar.

“Kebijakan Kepala Dinas Pendidikan yang merupakan tindak lanjut dari SE Bupati itu memberikan pilihan sebenarnya kepada semua sekolah sesuai dengan kualitas udara di masing-masing sekolah atau lingkungan sekolahnya untuk PJJ atau tidak, pembelajaran jarak jauh atau tidak,” ujarnya saat ditemui di gedung DPRD pada Jumat (5/9/2026).

Dengan kebijakan tersebut, pelaksanaan pembelajaran dapat berbeda antara satu sekolah dengan sekolah lainnya.

Sekolah yang kondisi udaranya masih memungkinkan dapat mempertahankan pembelajaran tatap muka.

“Jadi kalau mungkin teman-teman masih mendapatkan informasi ada sekolah yang masih melaksanakan sekolah secara offline, ya saya kira kualitas udara di situ bagus dan sebaliknya,” jelasnya.

Kebijakan tersebut turut berkaitan dengan pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) bagi siswa di sekolah yang menerapkan PJJ. Ia mengatakan teknis penyaluran makanan dapat disesuaikan antara sekolah dan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).

“Ya diserahkan ke sekolah. Nanti anak-anak ambil ke sekolah atau gurunya,” jelasnya.

Sekolah yang memilih menyesuaikan mekanisme penyaluran MBG juga diperbolehkan melakukannya melalui kesepakatan dengan SPPG.

Terkait jumlah sekolah yang menerapkan penyesuaian pembelajaran, ia mengatakan Pemkab Kukar masih melakukan pendataan dan koordinasi karena kebijakan tersebut baru diterapkan.

Pemkab Kukar juga terus memperbarui informasi mengenai wilayah dengan kualitas udara yang buruk. Data tersebut menjadi bahan koordinasi dengan Satgas MBG agar pelaksanaan kegiatan di sekolah dapat disesuaikan dengan kondisi udara.

“Kalau wilayah-wilayah yang kualitas udaranya sangat buruk, kita update terus data itu kepada teman-teman di Satgas MBG. Jangan ada aktivitas belajar secara offline dan sebagainya,” tegasnya.

Di sisi lain, SMP Negeri 3 Tenggarong menjadi salah satu sekolah yang memilih mengalihkan kegiatan belajar mengajar ke sistem PJJ di tengah kondisi kualitas udara yang kurang baik.

Perubahan pola pembelajaran tersebut tidak membuat aktivitas guru terhenti, para siswa mengikuti materi dari rumah, sementara guru tetap datang ke sekolah dan mengajar menggunakan sejumlah platform pembelajaran daring.

Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan SMPN 3 Tenggarong, Inawati mengatakan, pembagian tugas guru disesuaikan dengan mata pelajaran dan metode pembelajaran yang digunakan masing-masing pengajar.

“PJJ itu sebenarnya muridnya aja. Gurunya itu semua di sekolah. Karena ada Zoom, ada yang Google Meet, ada yang di sini, ada yang ke kelas,” ujarnya.

Agar proses belajar tidak saling mengganggu, para guru tidak dikumpulkan dalam satu ruangan.

Mereka menggunakan ruang kelas masing-masing untuk menyampaikan materi kepada siswa yang berada di rumah.

“Kalau numpuk di sini, di aula terlalu bising. Jadi ke kelas-kelas teman-teman, itu seperti itu,” kata dia.

Pola tersebut relatif mudah diterapkan karena SMPN 3 Tenggarong telah memiliki infrastruktur pembelajaran digital.

Sekolah menyediakan Chromebook bagi siswa dan guru, serta dilengkapi jaringan WiFi, router hingga papan tulis digital di ruang kelas.

Dukungan teknologi membuat komunikasi antara guru dan siswa tetap dapat berlangsung meski keduanya berada di lokasi berbeda.

Namun demikian, ia menyebut pembelajaran secara langsung masih memiliki keunggulan karena guru dapat melihat respons siswa secara lebih mudah.

“Lebih enak di sekolah sebenarnya. Kita tidak begitu repot langsung ke kelas, bertatap muka langsung dengan anak, berinteraksi,” ungkapnya.

Perubahan sistem pembelajaran turut memengaruhi mekanisme pemberian Makan Bergizi Gratis (MBG) di SMPN 3 Tenggarong.

Selama siswa belajar dari rumah, sekolah memilih menghentikan sementara distribusi MBG.

Keputusan tersebut diambil dengan mempertimbangkan efektivitas penyaluran makanan ketika siswa tidak berada di sekolah.

Ia mengatakan siswa juga tidak menunjukkan persoalan berarti dengan penghentian sementara tersebut.

“Tanggapan anak-anak biasa saja. Karena mereka belajar dari rumah, jadi mereka tidak kecewa atau bagaimana, biasa saja,” ujarnya.

Sekolah mengambil keputusan itu berdasarkan pengalaman ketika sebelumnya pernah menjalankan pembelajaran daring.

Saat itu, siswa yang sudah berada di rumah harus kembali ke sekolah apabila ingin mengambil makanan MBG.

Menurutnya, kondisi tersebut membuat jumlah siswa yang datang mengambil makanan jauh lebih sedikit dibandingkan jumlah penerima.

“Anak-anak kami biasanya kalau sudah berada di rumah, kemudian harus datang ke sekolah untuk mengambil MBG, mereka cenderung malas. Akhirnya, banyak makanan MBG yang tidak diambil,” kata dia.

Dari pengalaman tersebut, jumlah siswa yang datang ke sekolah untuk mengambil MBG hanya berada di kisaran 20 hingga 25 persen.

“Karena itu, pihak sekolah mengambil keputusan seperti ini berdasarkan pengalaman sebelumnya,” jelasnya.

Untuk penerapan setelah masa PJJ berakhir, sekolah masih akan membahas kembali mekanisme pembelajaran sekaligus penyaluran MBG.

“Nanti kepala sekolah dan pihak SPPG akan melakukan kesepakatan lagi. Yang pasti, sampai tanggal 8 sudah mendapat persetujuan,” tutupnya. (Kriz)