POSKOTAKALTIMNEWS, SAMARINDA: Gubernur Kalimantan Timur Dr H Rudy Mas’ud  menegaskan pentingnya sinergi antara Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dan Komando Gabungan Wilayah Pertahanan II (Kogabwilhan II) dalam menjaga kedaulatan negara, khususnya di kawasan perbatasan dan wilayah penyangga Ibu Kota Nusantara (IKN).

Hal tersebut disampaikan Gubernur Harum saat menerima audiensi Panglima Kogabwilhan II Marsdya TNI Muzafar beserta jajaran di Ruang Rapat Lantai 2 Kantor Gubernur Kaltim, Selasa (13/10/2026).

Audiensi yang berlangsung dalam suasana silaturahmi tersebut turut dihadiri Kaskogabwilhan II Laksda TNI Isswarto, Asren Laksma TNI Dedi Rorna, Asintel Brigjen TNI Sarkistan Sihaloho, Asops Brigjen TNI Andriyanto, Aster Brigjen TNI Tagor Rio Pasaribu, Koorsmin Kolonel Lek Jajang Rismanto, serta Dandenma Letkol Kal Dalimunte. Dari Pemprov Kaltim, tampak hadir Asisten Pemerintahan dan Kesra Setda Prov Kaltim Aji Muhammaf Fitra Firnanda dan Plt Kepala Badan Kesbangpol AFF Sembiring.

Gubernur Rudy menyampaikan apresiasi atas kunjungan perkenalan Panglima Kogabwilhan II beserta jajaran. Ia berharap pertemuan tersebut menjadi awal penguatan koordinasi dan kerja sama antara Pemprov Kaltim dan Kogabwilhan II dalam mendukung keamanan serta pembangunan daerah.

“Selamat datang. Mudah-mudahan sinergi bisa terjalin dengan baik. Yang jelas, Pemprov Kaltim siap mendukung kegiatan Kogabwilhan II,” tandas Rudy.

Menurutnya, Kalimantan Timur memiliki karakteristik wilayah yang berbeda dibandingkan daerah lain di Indonesia, terutama karena berbatasan langsung dengan Malaysia. Kondisi geografis tersebut membutuhkan perhatian khusus, baik dalam menjaga kedaulatan negara maupun mengantisipasi berbagai potensi ancaman di kawasan perbatasan.

“Di Kalimantan, kita hanya dipisahkan dengan patok,” ungkapnya.

Rudy  menambahkan, tantangan kewilayahan juga mencakup persoalan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang dampaknya dapat meluas hingga ke negara tetangga dalam bentuk kabut asap. Karena itu, diperlukan koordinasi lintas sektor untuk menangani persoalan tersebut sekaligus memperkuat pengawasan wilayah.

Selain kawasan perbatasan, keberadaan IKN di Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU), menjadikan Kaltim memiliki posisi strategis dalam konteks pertahanan dan keamanan nasional. Menurut Harum, pengawasan terhadap potensi ancaman, terutama yang berasal dari luar wilayah Indonesia, menjadi semakin penting seiring dengan perkembangan IKN.

Gubernur juga menyoroti masih adanya wilayah tanpa akses pemantauan dan komunikasi yang memadai (blank spot), khususnya di kawasan perbatasan Kaltim–Kalimantan Utara dengan Malaysia. Kondisi tersebut perlu menjadi perhatian bersama, termasuk melalui pembangunan infrastruktur jalan untuk meningkatkan aksesibilitas di kawasan perbatasan.

Pembangunan infrastruktur, lanjutnya, perlu melibatkan masyarakat setempat yang menjadi bagian penting dalam kehidupan dan aktivitas di wilayah perbatasan. Sinergi pemerintah daerah dan unsur pertahanan diharapkan dapat mendukung pembangunan sekaligus memperkuat pengawasan wilayah.

Rudy  berharap kehadiran Kogabwilhan II dapat memperkuat pemantauan terhadap berbagai potensi ancaman serta meningkatkan koordinasi dengan pemerintah daerah. Dengan demikian, upaya menjaga kedaulatan negara dapat berjalan beriringan dengan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat di Kalimantan Timur. (mar)