Melalui Program Nelayan Tangguh, Pemkab Kukar Perluas Akses BBM Bersubsidi bagi Nelayan
Oleh Admin3 menit baca298 dibaca
KUKAR, POSKOTAKALTIMNEWS : Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kutai Kartanegara (Kukar) terus mengembangkan fasilitas pendukung bagi masyarakat pesisir melalui pembangunan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Nelayan (SPBN).
Upaya ini menjadi bagian dari realisasi Program Dedikasi ke-6, Petani, Peternak, Nelayan Tangguh dalam visi Kukar Idaman Terbaik, yang salah satu sasarannya memperkuat produktivitas sektor perikanan tangkap.
Pembangunan SPBN diarahkan untuk memberikan kemudahan bagi nelayan dalam memperoleh bahan bakar minyak (BBM), terutama BBM bersubsidi.
Dengan tersedianya fasilitas tersebut di kawasan sentra perikanan, nelayan diharapkan tidak lagi menghadapi kesulitan dalam memenuhi kebutuhan bahan bakar untuk melaut.
Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan (DKP) Kukar, Muslik, menyampaikan pembangunan SPBN yang saat ini berjalan berada di Kecamatan Anggana melalui PT Mahakam Gerbang Raja Migas (MGRM).
"Untuk pembangunan SPBN, saat ini yang masih berlanjut adalah di Anggana, yang dibangun oleh PT MGRM. Informasi yang kami terima, progres fisiknya sudah mencapai sekitar 10 sampai 20 persen," ujarnya saat dihubungi pada Senin (2/11/2026).
Selain Anggana, DKP Kukar juga mengupayakan penyediaan SPBN di Kuala Samboja dan Desa Semayang, Kecamatan Kenohan.
Fasilitas serupa juga diharapkan dapat hadir di sejumlah kawasan Kampung Nelayan Merah Putih agar kebutuhan BBM nelayan di berbagai wilayah dapat terlayani.
Ia mengatakan pengembangan SPBN perlu diselaraskan dengan perkembangan kawasan perikanan dan kebutuhan masyarakat setempat.
Di sejumlah lokasi Kampung Nelayan Merah Putih, pembangunan masih berlangsung pada tahap fisik dasar dengan progres sekitar 20 hingga 30 persen.
"Kami berharap pembangunan ini bisa segera berlanjut seiring dengan pengembangan program Kampung Nelayan Merah Putih. Pelaksanaannya tentu tidak dilakukan sekaligus, tetapi secara bertahap," kata dia.
Untuk mempercepat penyediaan fasilitas tersebut, DKP Kukar mengharapkan partisipasi dunia usaha dan BUMD.
Keterlibatan pihak swasta dinilai penting mengingat pembangunan SPBN membutuhkan dukungan pelaksana yang dapat mengembangkan fasilitas di lokasi-lokasi potensial.
"Kami mendorong pelaku usaha untuk membangun SPBN di titik-titik yang menjadi sentra aktivitas nelayan sehingga kebutuhan BBM masyarakat pesisir dapat terpenuhi," ucapnya.
Dalam hal ini, pemerintah daerah melalui DKP Kukar mengambil peran dalam pendampingan dan fasilitasi.
Dukungan tersebut terutama berkaitan dengan proses perizinan serta kelengkapan administrasi yang diperlukan agar rencana pembangunan dapat direalisasikan.
Ia menegaskan, penyediaan SPBN bukan sekadar menghadirkan tempat pengisian bahan bakar, melainkan juga bagian dari upaya memperhatikan kebutuhan dasar nelayan dalam menjalankan pekerjaannya.
"Keberadaan SPBN sangat penting karena nelayan bisa lebih mudah mengakses BBM, terutama BBM bersubsidi. Dengan begitu, biaya operasional yang harus mereka keluarkan untuk melaut bisa lebih hemat," tuturnya.
Sementara itu, Camat Anggana, Rokip menyampaikan, pembangunan SPBN di wilayahnya telah memasuki tahapan persiapan pelaksanaan pekerjaan.
Salah satu hal yang masih perlu dituntaskan adalah pemindahan tiang listrik yang berada di jalur akses kontraktor.
"Sebelumnya, kami juga sudah bertemu dengan pihak PT MGRM dan kontraktor. Insyaallah, saat ini tinggal menunggu pengecekan fisik terakhir," ungkapnya.
Pembangunan SPBN Anggana ditargetkan selesai paling lambat Desember 2026.
Berdasarkan rencana pelaksanaan, pekerjaan membutuhkan waktu sekitar dua bulan sejak penandatanganan kontrak.
Ia menyebutkan, fasilitas tersebut sangat dibutuhkan karena selama ini nelayan masih menghadapi tingginya harga BBM yang diperoleh melalui penjualan eceran.
Kondisi itu kerap menjadi keluhan masyarakat maupun pemerintah desa di wilayah Anggana.
"Keluhan mengenai mahalnya harga BBM ini juga sering kami terima, baik dari kepala desa maupun masyarakat nelayan. Alhamdulillah, dengan pembangunan SPBN ini, salah satu keluhan tersebut bisa terjawab," kata dia.
Selain pembangunan fisik, pemerintah kecamatan juga menyiapkan pendataan lanjutan terhadap nelayan yang belum memiliki kartu pas kecil.
Saat ini, sekitar 250 nelayan telah memiliki kartu tersebut, sementara 200 hingga 300 nelayan lainnya masih belum terdata dan belum diusulkan untuk mendapatkannya.
Pendataan diperlukan agar nelayan yang memenuhi persyaratan dapat mengakses layanan BBM di SPBN.
Adapun kuota BBM nantinya akan disesuaikan dengan jumlah nelayan yang telah terdaftar.
"Apabila jumlah anggotanya bertambah, pihak SPBN maupun PT MGRM nantinya dapat mengusulkan penambahan kuota kepada Pertamina," pungkasnya. (Adv/Kriz)
