Persoalan BBM di Kukar, DPRD Tak Ingin Penertiban Hanya Menyasar Masyarakat
Oleh Admin3 menit baca230 dibaca
KUKAR, POSKOTAKALTIMNEWS : Penanganan persoalan antrean dan kelangkaan bahan bakar minyak (BBM) di sejumlah wilayah Kutai Kartanegara (Kukar) diminta tidak hanya menyasar masyarakat.
Pengawasan juga perlu dilakukan terhadap manajemen Pertamina dan pengelola stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU), agar distribusi BBM berjalan sesuai ketentuan.
Anggota DPRD Kukar, Eko Wulandanu, menilai persoalan BBM yang terjadi saat ini merupakan masalah kompleks dan dipengaruhi sejumlah faktor.
Karena itu, penanganannya harus dilakukan secara menyeluruh, bukan dengan membebankan kesalahan kepada satu pihak.
Menurutnya, salah satu faktor yang memicu meningkatnya antrean BBM adalah kenaikan harga Pertamax yang cukup signifikan.
Kondisi tersebut membuat sebagian masyarakat yang sebelumnya menggunakan BBM nonsubsidi beralih ke Pertalite.
“Persoalan ini kompleks tidak bisa dilihat dari sudut pandang kesalahan satu pihak, karena ini semua terjadi di awal mulanya adalah kenaikan harga Pertamax yang sangat tinggi,” ujarnya saat ditemui pada Senin (2/11/2026).
Ia menjelaskan, kenaikan harga BBM juga tidak terlepas dari dinamika konflik global, termasuk perang Israel dan Iran yang turut memengaruhi harga energi di berbagai negara.
Selisih harga yang semakin jauh antara Pertamax dan Pertalite kemudian memengaruhi pilihan konsumsi masyarakat.
Dampaknya, permintaan terhadap BBM bersubsidi meningkat dan diikuti munculnya praktik pengetapan di sejumlah SPBU.
“Karena selisihnya terlalu jauh, akhirnya konsumen atau masyarakat Indonesia yang biasa menggunakan Pertamax beralih menggunakan Pertalite. Akhirnya memicu banyak pihak untuk melakukan tindakan yang tidak sesuai aturan,” jelasnya.
Ia menegaskan, praktik pengetapan tersebut harus menjadi perhatian dalam upaya membenahi distribusi BBM di Kukar.
Namun, langkah penertiban tidak boleh hanya diarahkan kepada masyarakat atau oknum yang melakukan pelanggaran.
Pengawasan terhadap manajemen Pertamina dan pengelola SPBU juga dinilai penting agar proses penyaluran BBM berlangsung transparan dan sesuai aturan.
“Kalau mau ditertibkan memang harus seluruhnya, baik itu dari manajemen Pertamina, manajemen SPBU, dan masyarakat atau oknum yang ikut mengetap di SPBU yang ada di Kutai Kartanegara,” tegasnya.
Untuk penanganan jangka pendek, ia menyebut perlunya pengawasan langsung melalui sweeping serta sosialisasi kepada pengelola SPBU.
Upaya tersebut diharapkan dapat mencegah praktik penyimpangan dalam penyaluran BBM sekaligus memastikan distribusi berjalan sesuai ketentuan.
Sementara untuk penanganan jangka panjang, DPRD Kukar berencana menjalin koordinasi dengan Ombudsman dan DPR RI.
Langkah ini dimaksudkan untuk membuka ruang evaluasi terhadap kebijakan Pertamina, termasuk persoalan penetapan harga BBM yang dinilai ikut memengaruhi peralihan konsumsi masyarakat.
“Kita coba bersurat ke Ombudsman dan DPR RI untuk melakukan koordinasi agar DPR RI melakukan evaluasi kepada Pertamina. Dan tentu harga-harga yang terlalu tinggi mungkin bisa dievaluasi kembali supaya tidak terjadi kelangkaan yang terjadi saat ini,” ucapnya.
Terpisah, salah seorang warga yang mengaku melakukan pengetapan BBM dan meminta identitasnya tidak disebutkan, mengatakan aktivitas tersebut menjadi salah satu usaha untuk mendapatkan penghasilan guna memenuhi kebutuhan sehari-hari.
Ia berharap pemerintah juga memperhatikan kondisi ekonomi masyarakat yang menggantungkan penghasilan dari aktivitas tersebut, terutama apabila penertiban dilakukan secara menyeluruh.
“Ya, ini salah satu usaha kami juga untuk mencari penghasilan. Kami juga punya kebutuhan sehari-hari yang harus dipenuhi. Kami berharap ada perhatian juga, jangan hanya ditertibkan, tetapi bagaimana nasib kami ke depannya juga dipikirkan,” ujarnya saat ditemui pada Jumat (6/11/2026).
Ia mengaku tidak menutup kemungkinan untuk beralih ke pekerjaan lain apabila tersedia peluang yang memberikan penghasilan lebih baik.
“Kalau memang ada pekerjaan lain yang lebih menjanjikan dan penghasilannya bisa mencukupi, tentu kami mau. Siapa juga yang tidak ingin punya pekerjaan lebih baik dan penghasilan yang pasti. Tapi kalau sekarang belum ada pilihan lain, ini yang bisa kami lakukan,” tutupnya. (Kriz)
