Di Balik Efisiensi Anggaran, Penanganan Infrastruktur Tetap Jadi Perhatian Pemkab Kukar
Oleh Admin3 menit baca289 dibaca
KUKAR, POSKOTAKALTIMNEWS : Penanganan infrastruktur tetap menjadi perhatian Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) di tengah kebijakan efisiensi anggaran.
Selain mempertimbangkan pembangunan baru, pemerintah daerah juga harus memastikan jalan dan fasilitas publik yang telah tersedia tetap berfungsi, terutama pada kawasan yang rawan mengalami kerusakan.
Persoalan ini menjadi tantangan tersendiri mengingat kebutuhan pemeliharaan infrastruktur di Kukar tersebar di wilayah yang cukup luas.
Salah satu pekerjaan yang memerlukan perhatian khusus adalah penanganan titik-titik longsor dengan kebutuhan pembiayaan mencapai lebih dari Rp100 miliar.
Bupati Kukar, Aulia Rahman Basri, mengingatkan bahwa kerusakan akibat longsor tidak bisa dibiarkan berlarut-larut.
Sebab, dampaknya dapat merembet pada kondisi badan jalan hingga mengancam keberlangsungan akses transportasi masyarakat.
“Hari ini untuk menangani titik longsor saja di Kukar, kita sudah menghitung kita membutuhkan Rp100 miliar lebih. Karena kalau ini tidak ditangani, maka jalan-jalan kita akan patah,” ujarnya saat ditemui di Tenggarong pada Jumat (6/11/2026).
Menurutnya, pekerjaan pemeliharaan kerap menghadapi persoalan dari sisi pemahaman masyarakat.
Penanganan kerusakan yang tidak menghasilkan fasilitas baru terkadang belum dianggap sebagai bagian dari pembangunan, meskipun pekerjaan tersebut memiliki peran penting dalam menjaga infrastruktur yang sudah tersedia.
“Bagi masyarakat, menangani longsoran itu bukan membangun sesuatu jalan yang baru. Dianggap ini bukan pembangunan yang kita lakukan,” kata dia.
Pandangan tersebut menjadi perhatian pemerintah karena pembangunan daerah tidak semata-mata berkaitan dengan penambahan fasilitas fisik.
Menjaga kondisi jalan, bangunan, dan sarana publik agar tetap dapat dimanfaatkan juga membutuhkan perencanaan serta pembiayaan yang berkelanjutan.
Di saat kebutuhan tersebut terus berjalan, kemampuan keuangan daerah justru mengalami perubahan dibandingkan beberapa tahun sebelumnya.
APBD Kukar yang pada 2023 berada di kisaran Rp11 triliun sempat meningkat menjadi Rp14 triliun pada 2024 dan sekitar Rp12,5 triliun pada 2025.
Memasuki 2026, kapasitas anggaran berada di angka Rp7,9 triliun. Sementara untuk 2027, pemerintah memperkirakan APBD berkisar Rp5,9 triliun hingga Rp6,1 triliun.
Ia mengatakan perubahan tersebut berpengaruh terhadap ruang gerak pemerintah dalam membiayai berbagai program daerah.
“Setelah kita menjabat ternyata ada penurunan dari APBD kita. Di angka kemarin Rp7,9 triliun dan tahun depan prediksi kita di angka Rp5,9 sampai Rp6,1 triliun. Tentunya penyesuaian penurunan pendapatan kita itu berdampak atau berefek pada kemampuan belanja kita,” ungkapnya.
Ia menekankan bahwa tantangan pengelolaan keuangan saat ini terletak pada kemampuan pemerintah memaksimalkan penerimaan sekaligus memastikan pengeluaran benar-benar sesuai kebutuhan.
“Kalau tahun sekarang, isu kita adalah bagaimana kita bisa mencari sebanyak-banyak pendapatan kita, dan bagaimana kita seoptimal-optimalnya belanja kita,” tegasnya.
Evaluasi terhadap kinerja pemerintah juga dilakukan dengan memperhatikan penilaian masyarakat.
Ia menyebut tingkat kepuasan masyarakat terhadap kinerja pemerintah daerah berada di kisaran 64 persen.
Sementara persepsi terhadap pelayanan publik berdasarkan hasil riset yang disampaikan pemerintah masih berada di atas 80 persen, bahkan mendekati 90 persen.
Perbedaan hasil tersebut menjadi bahan yang perlu ditelaah lebih jauh, pemerintah ingin mengetahui faktor yang memengaruhi penilaian masyarakat sehingga evaluasi dapat diarahkan pada aspek yang memang membutuhkan pembenahan.
Ia menegaskan, hasil evaluasi tidak dimaksudkan untuk mencari pihak yang harus disalahkan, melainkan menjadi dasar memahami harapan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik.
“Nah ini coba kita ramu, bukan untuk mencari siapa benar siapa salah. Akan tetapi kita berusaha meramu apa yang mendasari sehingga masyarakat belum terlalu puas dengan pelayanan yang dilakukan oleh pemerintah daerah Kabupaten Kukar,” pungkasnya. (Adv/Kriz)
