DPRD Kukar Pertemukan Kurator dan Masyarakat, Bahas Nasib Lahan Eks Kalpataru
Oleh Admin4 menit baca243 dibaca

KUKAR, POSKOTAKALTIMNEWS : DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) mempertemukan pihak kurator dengan masyarakat terdampak untuk membahas kepastian status lahan eks Kalpataru Group.
Pertemuan ini dilakukan menyusul kekhawatiran masyarakat terhadap kemungkinan lahan yang selama ini mereka kuasai ikut menjadi objek pemberesan dan pelelangan aset perusahaan dalam proses kepailitan.
Pembahasan tersebut berlangsung melalui Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama pihak terkait di Ruang Rapat Lantai II DPRD Kukar, Kamis (19/11/2026).
Rapat dipimpin Ketua DPRD Kukar, Ahmad Yani, dengan agenda membahas status Hak Guna Usaha (HGU), pengelolaan aset kepailitan, tindak lanjut penanganan tanah terindikasi terlantar, serta perlindungan hak masyarakat terdampak.
Ia mengatakan, DPRD memandang perlu mempertemukan masyarakat dengan kurator dan kuasa hukum agar persoalan yang selama ini terjadi dapat dibahas secara langsung.
Terlebih, perusahaan memiliki keterkaitan dengan kewajiban pinjaman perbankan sehingga proses pemberesan aset juga menyangkut kepentingan kreditur.
Menurutnya, penyelesaian persoalan tersebut harus mempertemukan kepentingan masyarakat yang mengklaim memiliki hak atas lahan dengan kewenangan kurator dalam menjalankan proses kepailitan.
"Kami ingin memastikan persoalan ini bisa diselesaikan. Ada masyarakat yang merasa memiliki hak atas lahan tersebut, sementara kurator juga mempunyai tugas dan kewenangan dalam proses kepailitan. Karena itu, keduanya harus dipertemukan supaya bisa mencari kesepakatan," ujarnya.
Ia menjelaskan, terdapat dua hal yang menjadi perhatian DPRD. Pertama, tindak lanjut pencabutan atau pembatalan HGU karena izin usaha perusahaan telah dicabut.
Kedua, penyelesaian persoalan penguasaan lahan antara masyarakat dan pihak kurator melalui komunikasi serta kesepakatan bersama.
Ia juga menyoroti belum tersampaikannya Surat Keputusan (SK) Bupati mengenai pencabutan perizinan kepada pihak-pihak yang menangani perkara tersebut, termasuk pengadilan di Surabaya.
Kondisi ini perlu segera ditindaklanjuti agar riwayat perizinan perusahaan diketahui dalam proses penanganan aset.
"Selama ini SK Bupati ternyata belum sampai kepada pihak yang menangani perkara. Bahkan, belum bisa dipastikan apakah pihak pengadilan sudah mengetahui bahwa perizinan HGU tersebut telah dicabut," ungkapnya.
Ia menegaskan, pencabutan izin harus menjadi perhatian dalam setiap langkah penanganan aset.
Menurutnya, jangan sampai proses kepailitan menjadi alasan untuk kembali menjalankan aktivitas perkebunan menggunakan perizinan yang sudah tidak berlaku.
"Kalau izinnya sudah dicabut, berarti tidak boleh lagi ada aktivitas perkebunan di kawasan itu. Siapa pun pihak yang nantinya menangani aset tersebut harus memahami ketentuan ini," tegasnya.
Karena itu, DPRD memastikan SK Bupati tersebut akan disampaikan kepada pihak kurator, termasuk pengadilan.
Langkah ini diharapkan menjadi bahan pertimbangan agar tidak ada lagi aktivitas perkebunan, baik pemanenan maupun kegiatan operasional lainnya, atas nama perusahaan yang izinnya telah dicabut.
Selain itu, ia meminta pemerintah setempat memfasilitasi komunikasi antara masyarakat dan kurator sebelum ada tindakan lebih lanjut di lapangan.
"Kita ingin semua pihak berkomunikasi terlebih dahulu. Jangan sampai ada tindakan di lapangan yang justru menimbulkan persoalan baru. Kepentingan masyarakat harus terlindungi, tetapi proses penyelesaian aset juga perlu berjalan sesuai ketentuan," ucapnya.
Sementara itu, Sekretaris Dinas Perkebunan Kukar, Samsiar, menjelaskan bahwa Kalpataru Group terdiri dari delapan grup perusahaan.
Seluruh perusahaan tersebut telah dicabut izin usahanya sejak Juni 2021. Namun, dari delapan grup tersebut, baru satu perusahaan yang telah dinyatakan pailit dan memiliki kurator untuk menangani proses kepailitannya.
Ia menjelaskan, masyarakat keberatan apabila lahan yang selama ini mereka kuasai, tetapi tidak pernah dilepaskan, dibebaskan, ataupun mendapatkan ganti rugi dari perusahaan, ikut menjadi objek pemberesan aset.
"Yang menjadi kekhawatiran masyarakat adalah tanah yang sejak awal tidak pernah mereka serahkan, tidak pernah dibebaskan, dan tidak pernah mendapatkan ganti rugi, justru berpotensi ikut menjadi objek penyitaan maupun pelelangan aset perusahaan," jelasnya.
Sebagai tindak lanjut RDP, pemerintah daerah akan mengirimkan surat kepada pihak kurator dengan tembusan kepada pihak terkait.
Surat tersebut akan menjelaskan riwayat pencabutan izin seluruh perusahaan Kalpataru Group sejak Juni 2021.
Kurator juga diminta berkoordinasi dengan pemerintah daerah sebelum melakukan kegiatan di lapangan.
Ia menyebut, pemerintah daerah telah mengupayakan penyelesaian persoalan HGU tersebut sejak 2022.
Saat itu, kata dia, Bupati Kukar bersama tim telah menemui Direktur Jenderal Perkebunan dan memperoleh surat pengantar untuk diteruskan kepada Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR).
Namun, hingga kini belum ada tindak lanjut terkait pencabutan atau pembatalan HGU maupun penetapan kawasan tersebut sebagai tanah terlantar.
Persoalan lainnya, lahan HGU seluas sekitar 78 ribu hektare tersebut diketahui telah diagunkan di Bank Qatar yang berlokasi di luar negeri.
Kondisi ini menambah kompleksitas penyelesaian karena berkaitan dengan kepentingan kreditur, perusahaan, dan masyarakat yang mengklaim memiliki hak atas sebagian lahan.
Dalam RDP tersebut, masyarakat turut mengusulkan pembentukan tim khusus untuk menangani persoalan HGU Kalpataru.
Sementara itu, pihak BPN telah menyampaikan sejumlah tahapan yang dapat ditempuh dalam proses penyelesaian status HGU.
Ia berharap seluruh pihak dapat mengedepankan koordinasi dan komunikasi agar persoalan tersebut memperoleh kepastian hukum.
Penyelesaian juga diharapkan tidak hanya memperhatikan kepentingan kreditur dalam proses kepailitan, tetapi tetap menjamin hak masyarakat atas lahan yang selama ini mereka kuasai.
"Kami ingin mencari jalan keluar yang tidak hanya menguntungkan satu pihak. Hak masyarakat harus tetap dipertahankan, sementara hak-hak yang memang menjadi bagian dari proses kepailitan juga harus dihormati. Kami ingin seluruh kepentingan ini bisa dipertemukan," tutupnya. (Adv/Kriz)




