DPRD Kukar Tekankan Percepatan Pelaksanaan Program Tahun Anggaran 2026
Oleh Admin2 menit baca250 dibaca

KUKAR, POSKOTAKALTIMNEWS : Menjelang penutupan tahun anggaran, waktu pelaksanaan program pembangunan di Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) semakin terbatas.
Kondisi ini menjadi perhatian DPRD Kukar, terutama terhadap sejumlah kegiatan yang telah masuk dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2026.
DPRD meminta seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) tidak menunda pelaksanaan program yang telah direncanakan.
Percepatan diperlukan agar kegiatan yang sudah mendapatkan alokasi anggaran dapat diselesaikan sesuai tahun perencanaannya.
Wakil Ketua I DPRD Kukar, Abdul Rasyid mengatakan, persoalan tersebut telah dibahas bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dan sejumlah OPD terkait dalam rapat pada Selasa lalu.
Dalam pembahasan itu, salah satu hal yang menjadi perhatian adalah progres pelaksanaan kegiatan di masing-masing perangkat daerah.
Terlebih, waktu yang tersedia untuk merealisasikan APBD 2026 diperkirakan hanya sekitar satu setengah bulan.
Ia menyebut seluruh Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) untuk kegiatan dalam APBD 2026 telah diterbitkan.
Dengan demikian, perangkat daerah sudah dapat menindaklanjuti program sesuai kewenangan dan anggaran yang tersedia.
"Kami melihat waktu pelaksanaan APBD 2026 semakin singkat. Karena itu, kami meminta seluruh OPD agar lebih memperhatikan progres kegiatan yang sudah masuk dalam penganggaran tahun ini," ujarnya saat dihubungi pada Sabtu (21/11/2026).
Menurutnya, persoalan realisasi anggaran tidak boleh dianggap sebagai hal rutin menjelang akhir tahun.
Sebab, kata dia, keterlambatan pelaksanaan kegiatan dapat menimbulkan konsekuensi terhadap perencanaan pembangunan pada tahun berikutnya.
Salah satu yang menjadi perhatian DPRD adalah kemungkinan program yang tidak selesai pada 2026 harus kembali dimasukkan dalam perencanaan APBD 2027.
Jika hal tersebut terjadi, lanjutnya, program yang seharusnya masuk dalam perencanaan pembangunan 2027 berpotensi terganggu karena anggaran harus kembali dialokasikan untuk kegiatan tahun sebelumnya yang belum selesai.
Padahal, kebutuhan pembangunan pada tahun mendatang juga cukup banyak dan memerlukan dukungan pembiayaan.
Karena itu, DPRD menginginkan program yang telah disepakati dalam APBD tahun ini tidak sampai membebani perencanaan anggaran berikutnya.
"Jangan sampai ada kegiatan yang sebenarnya sudah siap, tetapi pelaksanaannya justru lambat. Kami ingin seluruh perangkat daerah memiliki perhatian yang sama terhadap persoalan ini," tegasnya.
Untuk mengantisipasi keterlambatan, ia meminta TAPD dan OPD memperkuat koordinasi.
Setiap perangkat daerah perlu mengevaluasi tahapan pekerjaan yang belum berjalan, termasuk segera menyelesaikan proses yang masih tertunda.
Ia juga mengingatkan agar percepatan tidak dilakukan dengan mengabaikan ketentuan administrasi maupun prosedur pelaksanaan kegiatan.
Kualitas pekerjaan tetap harus menjadi perhatian meskipun waktu penyelesaian semakin terbatas.
DPRD berharap sisa waktu pelaksanaan APBD 2026 dapat dimanfaatkan secara maksimal.
Dengan koordinasi dan keseriusan seluruh perangkat daerah, program yang telah direncanakan diharapkan bisa memberikan hasil nyata bagi pembangunan daerah.
"Kalau ada tahapan yang perlu segera diselesaikan, jangan ditunda lagi. Pelaksanaan kegiatan harus dipercepat dengan tetap memperhatikan ketentuan dan prosedur yang berlaku," tutupnya. (Adv/Kriz)




