Desember, DPRD Kukar Targetkan Pengesahan APBD 2022

img

Abdul Rasyid

POSKOTAKALTIMNEWS.COM, KUKAR- Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kukar 2022 saat ini masih dalam proses pembahasan Pemkab dan DPRD Kukar.

Hal itu disampaikan oleh Ketua DPRD Kukar Abdul Rasyid usai memimpin Rapat Paripurrna DPRD , Senin (8/11/2021).

Menurut Abdul Rasyid nilai estimasi pada APBD 2022 bekisar Rp4 triliun, dan target Desember 2021 disahkan.

"Mudah mudahan bisa sesuai target untuk pengesahan APBD 2022 pada Desember  mendatang, intinya sebelum batas akhir tahun sudah disahkan" kata Abdul Rasyid.

Lanjut dia, DPRD Kukar  berupaya dan berkoordinasi dengan pemerintah daerah, agar pengesahan APBD 2022 tepat waktu dan sesuai target.

Ia juga menegaskan bahwa ada pembangunan yang menjadi perhatian dan prioritas dalam pembangunan di 2022 mendatang.

"Untuk prioritas pembangunan pada 2022 yaitu untuk pembangunan, kesehatan, pendidikan, dan sektor lainnya, karena di Kukar masih banyak yang harus dibenahi" ucapnya.

Sebelumnya Kepala BPKAD Kukar Sukotjo menyatakan bahwa TAPD bersama DPRD sudah melakukan singkronisasi jadwal pembahasan APBD 2022, diharapkan pengesahan APBD bisa dilakukan tepat waktu.”Kalau sesuai kesepakatan pembahasan dilakukan dan pengesahan APBD lebih cepat,” katanya.

Perlu diketahui bahwa pada 2021, nilai APBD Kukar  mencapai Rp. 3,6 Triliyun, yang terdiri dari pendapatan daerah sebesar Rp 3,2 Trilyun  terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp 470 Milyar, Pendapatan Transfer sebesar Rp 2,76 Trilyun , terdiri atas transfer Pemerintah Pusat sebesar Rp 2,36 Trilyun dan Transfer Antar Daerah sebesar Rp 393 Milyar yang berasal dari pendapatan bagi hasil pajak provinsi.

Untuk Belanja Daerah sebesar Rp 3,624 Trilyun terdiri dari, Belanja Operasi sebesar Rp 2,898 Trilyun  meliputi Belanja pegawai sebesar Rp 1,566 Trilyun , Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp 1,296 Trilyun , Belanja Hibah sebesar Rp 27,472 Milyar , Yang sudah masuk untuk pemberian bantuan keuangan kepada Partai Politik, lalu Belanja Bantuan Sosial Rp 7,934 Milyar, Belanja Modal sebesar Rp 381,9 Milyar, Belanja Tidak Terduga sebesar Rp 41,3 Milyar  dan Belanja Transfer sebesar Rp 302,7 Milyar.(*riz/adv)