Buka Rakor Kelembagaan Menuju UOBK, Wagub: Terus Maksimal Pelayanan Kepada Masyarakat

img


YOGYAKARTA - Setiap rumah sakit memerlukan kebijakan khusus dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan untuk masyarakat. Oleh karena itu, Rumah Sakit Umum Daerah Korps Pegawai Republik Indonesia (RSUD Korpri) Provinsi Kalimantan Timur (Prov. Kaltim) menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) Kelembagaan guna mengimplementasikan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, khususnya mengenai Unit Organisasi Bersifat Khusus (UOBK).

Kegiatan Rakor kelembagaan menuju Unit Organisasi Bersifat khusus (UOBK)  yang digelar  di Hotel Grand Inna Malioboro Daerah Istimewa Yogyakarta pada Rabu (21/09/2022). Di buka langsung  oleh Wakil Gubernur Kalimantan Timur (Wagub Kaltim) H Hadi Mulyadi,

Hadi Mulyadi menegaskan, pelayanan kepada masyarakat sangatlah penting dan harus dilaksanakan dengan baik. Dalam PP Nomor 72 Tahun 2019 tersebut, terdapat peraturan mengenai otonomi yang lebih luas yang bisa dijalankan oleh Direktur RSUD. Sedangkan untuk BLUD (Badan Layanan Umum Daerah) dengan Permendagri (Peraturan Menteri Dalam Negeri) Nomor 79 Tahun 2018 adalah tentang Fleksibilitas Pengelolaan Keuangan.

“Karena itu saya menganggap Rakor ini sangat penting, agar Rumah Sakit Umum Daerah Korpri Provinsi Kaltim bisa bekerja secara maksimal melayani masyarakat,” kata Hadi Mulyadi.

Dengan Rakor ini, diharapkan Pemprov Kaltim kemudian dapat membuat turunan produk hukum RSUD KORPRI, utamanya mengenai Susunan Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) dengan UOBK dan status PPK (Pola Pengelolaan Keuangan) BLUD secara penuh.

Hadi Mulyadi juga mengingatkan agar Direktur RSUD dapat bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Kesehatan dalam bentuk Laporan Pertanggungjawaban.

“Laporannya antara lain seperti laporan atas pengelolaan keuangan, barang, dan jasa, serta pengelolaan kepegawaian. Sementara itu, pihak Rumah Sakit tetap saja menyampaikan pertanggungjawaban kepada Kepala Daerah,” ujar Hadi.

Terakhir, orang nomor dua di Kaltim itu meminta kepada organisasi-organisasi terkait seperti Biro Hukum dan Biro Organisasi untuk dapat menindaklajuti UOBK ini agar benar-benar dapat berfungsi dengan baik.

Hadir dalam kegiatan  Rakor,   Sekretaris Dinkes Prov Kaltim Masitah dan Direktur RSUD Korpri Provinsi Kaltim Dr E Harleni Aroma.  Narasumber Direktur Fasilitasi Kelembagaan dan Kepegawaian Perangkat Daerah Kemendagri RI Dr Cheka Virgowansyah dan Kasubdit Wilayah III Direktorat Fasilitasi Kelembagaan, Kepegawaian Perangkat Daerah Kemendagri RI Eko Wulandaru dan Ketua Asosiasi Rumah Sakit Seluruh Indonesia Dr R Heru Aryadi. (mar)