Mimi Meriami

POSKOTAKALTIMNEWS.COM,SAMARINDA - Anggota Komisi III DPRD Provinsi Kaltim Mimi Meriami BR Pane meminta pemerintah agar bisa memperhatikan hak-hak masyarakat yang kurang mampu baik itu di rumah sakit swasta maupun milik pemerintah.

"Siapa saja yang membutuhkan pelayanan kesehatan harusnya dilayani, " tegas Mimi.

Hal ini dikatakan Mimi, karena geram atas peristiwa yang menimpa seorang warga kurang mampu di Balikpapan beberapa waktu lalu. Pasalnya, warga tersebut dilaporkan meninggal dunia karena pihak keluarga tidak mampu membayar uang DP sebesar Rp10 juta kepada salah satu rumah sakit swasta di Kota Balikpapan tersebut.

“Warga dari Balikpapan pemegang Kartu Indonesia Sehat (KIS) meninggal karena tidak bisa bayar uang DP Rp10 juta. Pihak keluarga juga sudah nego Rp 2 juta, tapi rumah sakit swasta ini tetap menolak. Bahkan, harus bayar dulu Rp 2 juta, lalu jenazahnya boleh dibawa pulang. Warga tersebut meninggal dunia setelah 1 jam menunggu tidak mendapat penanganan karena menunggu DP Rp 10 juta. Mau dirujuk atau dipindahkan ke RSUD Dr. Kanujoso Djatiwibowo namun tidak sempat,” terang anggota DPRD Kaltim dari Dapil Balikpapan tersebut.

Untuk itu, Mimi meminta agar pemerintah daerah baik tingkat provinsi maupun kabupaten/kota bisa mengadopsi program kesehatan yang ada di Medan, Sumatera Utara.

“Jadi kalau boleh saya sampaikan, Wali Kota Medan punya program yang hanya pakai KTP saja sudah bisa mendapatkan pelayanan di setiap rumah sakit. Tidak hanya rumah sakit milik pemerintah, juga swasta,” tuturnya.

Sebab di Medan itu lanjutnya, hanya bermodal KTP sudah bisa menikmati pelayanan kesehatan. Hak istimewa itu bahkan bisa dinikmati warga yang belum terdaftar sebagai peserta BPJS Kesehatan. Semua gratis, di fasilitas kesehatan secara rujukan berjenjang.

"Maksudnya, terkecuali keadaan gawat darurat, warga yang ingin berobat mesti mengunjungi fasilitas kesehatan tingkat pertama, biasanya puskesmas. Jadi saya mohon pada pemerintah agar bisa memperhatikan hak-hak masyarakat yang kurang mampu baik itu di rumah sakit swasta maupun milik pemerintah. Siapa saja yang membutuhkan pelayanan kesehatan harusnya dilayani. Jangan sampai kejadian serupa terjadi lagi dikemudian hari,” tutupnya.(ADV)