Salehuddin saat sampaikan laporan hasil reses.

POSKOTAKALTIMNEWS.COM,SAMARINDA - Anggota Komisi IV DPRD Kaltim Salehuddin S.Sos,S.Fil,M.AP sampaikan laporan gabungan Reses anggota DPRD Kaltim dapil IV Kukar Masa Sidang I 2023 pada Rapat Paripurna Ke-9 DPRD Kaltim, di Gedung Utama (B) Kantor DPRD Kaltim Jalan Teuku Umar - Karang Paci, Samarinda, Senin (13/03/2023).

Rapat Paripurna tersebut dipimpin Ketua DPRD Kaltim Hasanuddin Mas'ud didampingi seluruh Wakil Ketua yakni Muhammad Samsun, Seno Aji dan Sigit Wibowo, dihadiri anggota DPRD Kaltim, kemudian dihadiri perwakilan Gubernur Kaltim dan OPD dilingkungan Pemprov Kaltim.

Salehuddin mengatakan, hasil kegiatan reses yang dilakukan oleh Anggota DPRD dapil IV kami bagi menjadi tiga kategori aspirasi, yaitu aspirasi Proyek Pembangunan, aspirasi dari hasil pertemuan dengan masyarakat serta masalah-masalah dan keluhan yang dihadapi oleh masyarakat. Hal ini dilakukan agar kita bisa memilah-milah aspirasi yang sangat urgent harus segera diselesaikan oleh Pemerintah Provinsi Kaltim.

Ia memaparkan, hasil reses dapil Kukar kategori aspirasi proyek Pembangunan yang pertama pendidikan. Pada Bidang Pendidikan hampir diseluruh Masyarakat Kukar mengharapkan perhatian khusus dari Pemprov Kaltim terhadap bantuan Beasiswa dan bisa diprioritaskan untuk mendapatkan beasiswa Kaltim Tuntas (BKT) untuk anak-anak yang kurang mampu dan berprestasi untuk melanjutkan pendidikan dari jenjang SD sampai dengan sarjana, baik di unversitas yang ada di Kaltim maupun di universitas di luar daerah Kaltim.

"Terkait beasiswa Kaltim Tuntas, sebagian masyarakat terutama yang jauh dari Kota mengeluhkan karena tidak mengetahui atau minimnya informasi dan kurang memahami persyaratan dan mekanisme mengenai beasiswa Kaltim Tuntas. Oleh karena itu, Masyarakat Kukar menyampaikan permohonan bantuan fasilitasi untuk mendapatkan beasiswa. Kemudian perlunya dukungan terhadap status kepegawaian para operator sekolah, tenaga Pendidikan dan tenaga kependidikan di sekolah khususnya dalam hal pengangkatan sebagai PPPK dan mengharapkan setelah pengangkatan bisa ditempatkan kembali di sekolah yang sama. Selanjutnya Pendidikan vokasi (SMK) perlu diberikan perhatian yang khusus untuk pengembangan anak didik secara praktek dapat melakukan di tempat kerja agar mereka percaya diri. Kerjasama dengan pihak ketiga dan perusahaan yang beroperasi di Kaltim perlu dilakukan sehingga anak didik punya wawasan yang cukup, " terangnya.

Selanjutnya pembangunan atau rehap sekolah serta pengadaan fasilitas belajar, di beberapa sekolah di Kukar. Lalu di bidang keagamaan diantaranya permohonan insentif bagi imam Masjid, permohonan bantuan untuk kelanjutan pembangunan rumah ibadah dan bantuan sarana dan prasarana rumah ibadah. Berikutnya bidang pertanian, perikanan dan peternakan, diantaranya permohonan pengadaan mesin pengering padi dan kebutuhan fasilitas tempat pelatihan atau balai pertemuan kelompok tani, serta permohonan bantuan alat-alat pertanian dan perikanan.

"Kemudian dibidang ketenagakerjaan diantaranya permohonan pengadaan pelatihan tentang pengembangan kegiatan kewirausahaan, permohonan bantuan peralatan kegiatan UMKM dan fasilitasi kegiatan pelatihan bagi UMKM serta pelibatan dalam berbagai event sebagai ajang promosi, " imbuhnya.

Kemudian lanjutnya, dibidang infrastruktur, sebagain besar pembangunan infrastruktur Jalan, baik jalan antar desa, antar kelurahan, antar kecamatan maupun jalan lingkungan dan jalan usaha tani, Jembatan, dan drainase masih sangat harus mendapat perhatian dari pemerintah. Kemudian penerangan lampu jalan umum di seluruh wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara pun masih sangat diperlukan demi keselamatan masyarakat pada umumnya.

"Adapun usulan yang disampaikan masyarakat pada saat Reses Anggota DPRD Kaltim diantaranya permohonan bantuan penerangan jalan umum di seluruh wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara untuk mengurangi tindak kejahatan. Masyarakat masih memerlukan lampu penerangan jalan tenaga matahari untuk desa-desa yang di pelososk dan belum tersentuh penerangan jalan agar meningkatkan keamanan di wilayah masing- masing. Kemudian permohonan bantuan semenisasi jalan, bantuan pembangunan alur sungai dan lainnya, " ujarnya.

Ia menambahkan, untuk bidang Kesehatan, diantaranya permohonan Pembangunan dan atau perbaikan bangunan Puskesmas Pembantu. Permohonan program tanggungan jaminan kesehatan (BPJS) dari pemerintah untuk warga kurang mampu. Berikutnya masalah-masalah dan keluhan yang dihadapi masyarakat, diantara permasalahan status pengangkatan PPPK, gaji yang belum dibayarkan, dan soal penempatan setelah pengangkatan. Permohonan tindakan lanjut wacana pemekaran Kecamatan Tenggarong, fasilitas kesehatan yang masih kurang dan lainnya.

"Harapan kami berbagai aspirasi, masukan dan harapan Pemerintah dan Masyarakat Kabupaten/kota di daerah pemilihan IV dapat ditindak lanjuti dan sekaligus mengevaluasi berbagai kendala dan masalah yang muncul di daerah terkait dengan pelaksanaan kewenangan pemerintah Provinsi di Kabupaten/Kota, " pungkasnya.(adv/pk)