Komisi I DPRD Kukar dalam RDP tersebut mengundang Perusahaan yang Lakukan Pemasangan Pipa Gas di Samboja

POSKOTAKALTIMBEWS.COM, KUTAI KARTANEGARA-  Komisi I DPRD Kutai Kartanegara kembali menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) membahas terkait permasalahan pemasangan pipa gas di kawasan pemukiman pendidikan di Kecamatan Samboja. Rapat tersebut sebagai tindaklanjut dari rapat sebelumnya, yang belum dihadiri pihak perusahaan.

RDP dipimpin oleh Ketua Komisi I Yohanes Badulele Da Silva, didampingi Muh Saleh, Fachruddin, Ahmad Jais, dan dihadiri perwakilan PT. PGAS Solution, PT Pertamina Gas, dan masyarkat, di ruang Komisi I DPRD Kukar, Selasa (13/6/2023).

Yohanes Badulele Da Silva mengatakan, pada RDP berlangsung kedua belah pihak baik masyarakat dan perusahaan tersebut sama sama kekeh, untuk mempertahankan prinsipnya masing masing.

"Kalau masyarakat mempertahankan bahwa di depan rumahnya tidak boleh dilewati gas pipa. Sedangkan kalau perusahaan bahwa sudah bekerja dengan legal hukumnya yang ada dan sesuai SOP, sehingga tidak menyalahi aturan," kata Yohanes Badulele Da Silva kepada Poskotakaltimnews.

Ia juga menyebutkan, pemgerjaan pipa tersebut hingga hari ini masih berjalan, meskipun pengerjaan pemasangan pipa gas tersebut merupakan proyek nasional, tapi dalam hal ini harus mempertimbangkan masyarakat sekitar juga.

"Dalam hal ini perusahaan memberikan ruang untuk melakukan negosiasi internal, namun sementara masyarakat tidak tergiur dengan adanya konvensasi yang ditawarkan oleh perusahaan terkait dengan pemasangan pipa gas tersebut," ungkapnya

Menurutnya, ketika masyarakat mendengarkan berita terkait dengan bahaya gas, maka mereka tidak bisa beristirahat dengan tenang, mereka merasa khawatir apabila hal itu terjadi di wilayahnya.

"Apabila pertemuan internal tersebut tidak menemukan hasil, maka DPRD Kukar akan menindaklanjuti dengan mengadakan pertemuan ditingkat 1, yakni DPRD Kaltim. Karena ESDM juga ada di provinsi saat ini," sebutnya.

DPRD Kukar siap mengawal permasalahan ini hingga tuntas, ketika hal ini dilanjutkan ke tingkat 1, maka DPRD Kukar akan meminta kelegalannya kepasa ESDM Kaltim, terkait dengan pengerjaan pipa gas tersebut.

"Dan kami berharap pada bulan ini permasalahan pemasangan pipa gas sudah ada titik terang. Jangan sampai bias persoalan ini," pungkasnya.(adv/riz)