Ketua DPRD Kutim Joni

POSKOTAKALTIMNEWS.COM, KUTAI TIMUR- Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kutai Timur, Joni, menyatakan komitmennya untuk mendukung kegiatan TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) ke-117 tahun 2023 yang akan dilaksanakan oleh Kodim 0909/Kutim.

Kegiatan TMMD tersebut dijadwalkan berlangsung selama satu bulan, mulai dari tanggal 12 Juli hingga 10 Agustus 2023 mendatang. Joni menyampaikan apresiasinya terhadap kegiatan tersebut dan menegaskan kesiapannya untuk memberikan dukungan penuh kepada Kodim 0909.

"Kami siap mendukung kegiatan Kodim 0909, apalagi ini untuk masyarakat. Apapun untuk kebaikan dan kesejahteraan masyarakat Kami sangat mengapresiasi," ungkap Joni usai mengikuti Rapat Koordinasi Nasional di Markas Kodim 0909/Kutim, Selasa (7/4/2023).

Menurut Joni, meskipun anggaran sebesar Rp 2 miliar yang dialokasikan untuk kegiatan TMMD tersebut tergolong minim, namun hal ini dinilai cukup untuk mendukung pembukaan jalan baru, perbaikan gorong-gorong, rehabilitasi musala, serta kegiatan sosialisasi di Desa Manunggal Jaya, Kecamatan Kongbeng, yang menjadi pusat kegiatan TMMD ke-117.

"Meskipun anggarannya terbatas, saya berbangga dengan komitmen TNI dalam membantu membangun daerah ini. Semoga apa yang dibangun dapat benar-benar memberikan manfaat yang besar bagi masyarakat," ungkap Joni.

Di sisi lain, Joni juga memberikan apresiasi atas keberhasilan Kodim 0909/Kutim dalam melakukan pembebasan lahan untuk membuka akses baru. Ia bahkan mengusulkan kepada pemerintah untuk melibatkan TNI dalam proses pembebasan lahan yang diperlukan untuk pembangunan fasilitas umum.

Menurut Joni, selama ini pemerintah kerap menghadapi kendala dalam program pembangunan yang terkait dengan pembebasan lahan, termasuk tuntutan biaya yang tinggi dari pemilik lahan atau masyarakat.

"Ada tuntutan yang tidak masuk akal, namun sebagai pemerintah kita tidak memiliki banyak pilihan sebelum menemukan kesepakatan yang diinginkan. Oleh karena itu, saya menyarankan agar Kodim 0909 dilibatkan dalam proses pembebasan lahan," tegasnya.

Saran Joni ini diharapkan dapat membantu pemerintah dalam mengatasi masalah pembebasan lahan yang seringkali menjadi hambatan dalam pelaksanaan program pembangunan. Dengan adanya dukungan dan partisipasi TNI, diharapkan proses pembebasan lahan dapat berjalan lebih lancar dan efisien, sehingga pembangunan fasilitas umum dapat segera direalisasikan demi kesejahteraan masyarakat Kutai Timur.(ADV)