Bupati Edi saat hadir dalam Rakor percepatan perubahan RKPD 2023

POSKOTAKALTIMNEWS.COM, KUTAI KARTANEGARA- Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kutai Kartanegara menggelar rapat koordinasi strategi percepatan pelaksanaan program perubahan RKPD 2023, diaula Bappeda Kukar, Senin (7/8/2023).

Rakor tersebut langsung dihadiri Bupati Edi Damansyah didampingi Sekkab Sunggono.

Bupati Kukar Edi Damansyah meminta setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD), harus memiliki strategi Percepatan Pelaksanaan program atau kegiatan perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) 2023.

Ia mengatakan, strategi percepatan harus menjadi perhatian bersama, karena mengingat waktu pelaksanaan perubahan RKPD 2023 sangat singkat. Sehingga perubahan RKPD 2023 bisa berjalan dengan baik.

"Intinya ini berkaitan dengan managemen kerja, jadi yang selalu kami arahkan ada perubahan managemen kerja, hingga tata laksana kerja," kata Edi Damansyah.

Menurutnya, karena ini semangatnya percepatan harus ada strategi langkah langkah kerja. Jika ingin mencapai hasil luar biasa, kerjanya harus maksimal, tidak bisa kalau kinerjanya biasa biasa saja untuk mencapai hasil yang luar biasa.

Dirinya sangat optimis, bahwa realisasi APBD murni dan APDB Perubahan 2023 bisa berjalan dengan baik. Maka dari itu setiap OPD khususnya Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama harus melakukan perubahan budaya kerja.

"Tumpuan saya adalah Kepala OPD, sudah kelihatan mana OPD yang aktif dan kurang aktif, yang kurang aktif itu memerlukan pendampingan pendampingan untuk melakukan percepatan," ungkapnya.

Sementara itu Plt Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kukar Sy. Vanesa Vilna menuturkan, sesuai dengan peraturan Bupati tentang perubahan rencana kerja pemerintah daerah nomor 26/2023 maka dilakukan rapat koordinasi, yang berkaitan dengan strategi percepatan program atau kegiatan perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) 2023.

"Tujuan dari rakor ini adalah membangun pola kerja yang efektif, kolaboratif, bijak, penuh kehati hatian," ucap Vanesa Vilna.

Kemudian, mengoptimalkan potensi pendapatan daerah dalam akselerasi program pembangunan daerah. Sementara APBD Perubahan 2023 diproyeksikan mencapai Rp. 4,2 trilliun.

"APBD kita di perubahan diproyeksikan bertambah sebesar sekitar 54,56 persen, yakni sekitar 4,2 trilliun," tuturnya.

Ia berharap, setiap OPD dapat merealisasikan perubahan RKPD 2023 dengan baik, penambahan APBD tersebut harus dimanfaatkan dan tepat sasaran.

"Ada beberapa kebijakan perubahan RKPD 2023 yakni pemenuhan belanja wajib, belanja mandatory, belanja pendukung tahapan pelaksanaan pemilu 2024, peningkatan kapasitas fiskal pemerintah desa," ujarnya.

Selanjutnya, peningkatan kualitas layanan dasar, perluasan cakupan sasaran program pertanian kemiskinan dan stunting. Perubahan APBD 2023 mengusung tema, peningkatan infrastruktur dan Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas untuk mendukung transformasi ekonomi yang inklusif.(riz/adv)