POSKOTAKALTIMNEWS, SAMARINDA : Masalah sistem zonasi dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) di Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) kembali menjadi sorotan bagi legislator karang paci, Akhmed Reza Fachlevi dari fraksi Gerakan Indonesia Raya (Gerindra).

Reza menilai bahwa kebijakan sistem zonasi sering menyulitkan masyarakat, terutama di daerah pemilihan (dapil) Kutai Kartanegara. Salah satu persoalan utama yang kerap kali dikeluhkan adalah ketidaksesuaian antara lokasi tempat tinggal warga dengan wilayah zonasi sekolah yang ditentukan.

"Misalnya, warga tinggal di RT A atau di kelurahan A, tapi tidak masuk dalam zonasi sekolah terdekat. Ini tentu merugikan mereka," ujarnya.

Ia menegaskan bahwa masalah jarak antar sekolah sering menjadi penghambat utama. Di beberapa daerah, sekolah yang tersedia berjarak cukup jauh, sehingga sistem zonasi menjadi tidak relevan. Permasalahan serupa juga terjadi di kota-kota besar seperti Samarinda dan Balikpapan.

Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) bersama Pemerintah Provinsi Kaltim diharapkan Reza, dapat mencari solusi terbaik untuk mengatasi kendala ini.

"Kami butuh simulasi dan solusi konkret agar PPDB di Provinsi Kaltim ke depannya tidak menyulitkan masyarakat," tambahnya.

Ia juga menekankan pentingnya menunggu arahan dari pemerintah pusat terkait kebijakan zonasi. Jika nantinya sistem ini dihapus atau direvisi, ia memastikan DPRD Provinsi Kaltim akan mendukung perubahan tersebut sesuai prosedur yang berlaku.

“Yang jelas, kami harapkan sistem pendidikan, baik di Indonesia maupun di Kaltim, bisa lebih baik lagi di masa depan,” tutupnya.(adv/die)