POSKOTAKALTIMNEWS, SAMARINDA: Kekurangan Sekolah Menengah Atas (SMA) ternyata bukan hanya masalah di daerah pedesaan saja, tapi juga di Samarinda, ibu kota Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim). Hal itu dibenarkan legislator karang paci dr. Andi Satya Adi Saputra.

"Rupanya, ini terjadi juga di daerah perkotaan seperti Samarinda," ujarnya beberapa waktu lalu.

Setelah melakukan reses di beberapa titik kelurahan terkhusus daerah pemilihan (dapil) Kota Samarinda, dirinya mendapati banyak warga yang mengeluhkan kesulitan akses ke SMA negeri.

“Di daerah Baqa, Mangkupalas, Rapak Dalam, Mesjid, maupun Handil Bakti di Palaran masih kekurangan SMA," tuturnya.

Kata politikus Golkar ini, banyak sekali orang tua yang merasa kesulitan karena SMA Negeri rupanya tidak cukup SMA di wilayah mereka, apalagi dengan adanya sistem zonasi yang membatasi akses ke sekolah negeri.

Masalah ini lanjut dia, semakin diperparah oleh keterbatasan fasilitas sekolah negeri yang tidak bisa menampung semua siswa, sementara biaya untuk bersekolah di sekolah swasta juga menjadi hambatan besar bagi banyak keluarga.

"Memang, sistem zonasi yang diterapkan sekarang jadi penghalang bagi anak-anak yang ingin melanjutkan sekolah ke SMA negeri. Mereka terhalang oleh jarak, dan bagi orang tua yang tidak mampu, biaya sekolah swasta menjadi masalah tambahan," katanya.

dr. Andi Satya menegaskan bahwa pemerintah harus segera mencari solusi atas masalah ini, mengingat kebijakan wajib belajar 12 tahun seharusnya memastikan bahwa setiap anak di Indonesia mendapat akses pendidikan yang layak.

“Pendidikan itu hak setiap anak. Pemerintah seharusnya bertanggung jawab menyediakan fasilitas pendidikan yang memadai, terutama di daerah yang kekurangan SMA negeri,” tegasnya.

Pria kelahiran 1982 tersebut juga menyoroti perlunya perbaikan kebijakan pendidikan yang lebih adil dan merata, agar tidak ada anak yang terhambat untuk melanjutkan pendidikan hanya karena masalah zonasi atau ekonomi.

“Kami di DPRD Kaltim berkomitmen untuk mengawal kebijakan ini agar tidak ada anak yang kehilangan kesempatan bersekolah,” papar Andi Satya menutup pembicaraannya.

Masalah kekurangan SMA di Samarinda dan sekitarnya memang membutuhkan perhatian serius dari pemerintah agar anak-anak di Bumi Borneo mendapatkan pendidikan yang layak, tanpa terkendala oleh faktor zonasi atau biaya.(adv/die)