POSKOTAKALTIMNEWS, SAMARINDA : Wakil Ketua DPRD Kalimantan Timur (Kaltim) Fraksi Gerindra Ekti Imanuel, menyoroti status jalan dalam pembangunan infrastruktur, khususnya di wilayah Kabupaten Kutai Barat (Kubar) - Mahakam Ulu (Mahulu)."Jadi jalan Kubar-Mahulu ini non status," ujarnya.

Ia menjelaskan bahwa jalan non status, yakni jalan yang belum memiliki Surat Keputusan (SK) resmi mengenai pengelolanya, memiliki kelebihan karena dapat dianggarkan oleh APBD provinsi, APBD kabupaten/kota, maupun APBN.

"Kalau jalan non status, provinsi boleh anggarkan, kabupaten boleh, bahkan APBN juga bisa. Tetapi kalau jalan berstatus APBN, anggaran provinsi dan kabupaten sudah tidak diperbolehkan. Itu yang harus dipahami," jelasnya.

Menurutnya, status jalan menentukan siapa yang bertanggung jawab atas perbaikannya. Jalan berstatus APBN menjadi tanggung jawab pemerintah pusat melalui balai jalan, sementara jalan non status memungkinkan kerja sama semua pihak untuk pendanaan dan pengelolaannya.

Dalam konteks jalan penghubung antara Kutai Barat dan Mahulu, Ekti menyebut status non status sengaja dipertahankan untuk membuka ruang bagi semua tingkatan pemerintah dapat terlibat.

“Kalau non status, itu peluang bagi provinsi, kabupaten, bahkan APBN untuk masuk. Justru ini mempermudah kolaborasi,” paparnya.

Kendati demikian, ia juga menegaskan bahwa pemerintah daerah tetap harus bertanggung jawab. Tidak boleh lepas tangan hanya karena jalan tersebut non status.

“Kita tidak boleh lepas tangan. Kita harus bersinergi, termasuk dengan anggota DPR RI yang mewakili Provinsi Kaltim,” terang Ekti, sambil mengingatkan pentingnya masyarakat untuk turut meminta pertanggungjawaban dari wakil-wakil mereka di tingkat pusat.

Ia berharap melalui sinergi antara pemerintah kabupaten/kota, provinsi, maupun pusat, pembangunan infrastruktur jalan di Kubar-Mahulu dapat terus ditingkatkan, baik dari segi kualitas maupun kuantitas.

"Semoga bisa saling berkolaborasi agar jalan Kubar-Mahulu segera mantap," tegasnya.(adv/die)