Sekretaris Komisi IV DPRD Kaltim, Darlis Pattalongi, usai mengikuti rapat Forum Komunikasi Implementasi Strategi Penguatan Rekrutmen Peserta UHC dan Forum Kemitraan Pengelolaan Kerja Sama Fasilitas Kesehatan

POSKOTAKALTIMNEWS, SAMARINDA: Penurunan Universal Health Coverage (UHC) di Kalimantan Timur mulai mengkhawatirkan. DPRD menilai tren tersebut dapat memicu beban anggaran baru bagi daerah dan mengganggu keberlanjutan layanan kesehatan bagi masyarakat.

Isu ini mencuat dalam rapat Forum Komunikasi Implementasi Strategi Penguatan Rekrutmen Peserta UHC dan Forum Kemitraan Pengelolaan Kerja Sama Fasilitas Kesehatan yang digelar di Kantor Gubernur Kaltim pada Selasa (17/6/2025).

Sekretaris Komisi IV DPRD Kaltim, Darlis Pattalongi, menyampaikan bahwa tren penurunan UHC di sejumlah wilayah, termasuk Samarinda, berpotensi menghilangkan dukungan anggaran dari pemerintah pusat melalui skema Jaminan Pelayanan Indonesia (JPI).

“Jika tingkat UHC terus menurun, maka daerah tidak lagi memenuhi syarat menerima bantuan iuran dari Kementerian Kesehatan. Dampaknya, biaya layanan akan sepenuhnya dibebankan ke APBD,” ujar Darlis.

Ia menilai kondisi ini harus menjadi peringatan dini agar pemerintah daerah tidak lalai dalam mempertahankan cakupan jaminan kesehatan.

Menurutnya, menjaga UHC bukan sekadar target administratif, melainkan kunci agar masyarakat tetap terlindungi dan pembiayaan kesehatan tetap stabil.

Selain tantangan soal cakupan peserta, Darlis juga menyoroti berbagai kendala dalam pelayanan BPJS Kesehatan di lapangan. Mulai dari terbatasnya jenis obat yang ditanggung, durasi konsultasi dokter yang terlalu singkat, hingga pembatasan kuota harian pasien yang sering memicu penolakan layanan.

“Banyak masyarakat datang ke rumah sakit tapi ditolak karena kuota dokter sudah penuh. Padahal mereka sudah antre sejak pagi. Ini harus dibenahi,” tegasnya.

Sebab, sistem yang terlalu kaku justru menghambat kualitas layanan. Ia mendorong agar BPJS Kesehatan menerapkan kebijakan yang lebih fleksibel, khususnya dalam layanan rawat jalan dan penanganan kasus kompleks.

“Pelayanan kesehatan tidak bisa diperlakukan seperti pabrik. Setiap pasien punya kebutuhan berbeda, dan itu harus dihargai,” jelasnya.

Ia pun menegaskan bahwa DPRD Kaltim siap memperkuat sinergi lintas sektor untuk menyelamatkan sistem jaminan kesehatan di daerah. Baik melalui pengawasan anggaran, evaluasi kebijakan, maupun dorongan regulasi yang lebih progresif. (ADV/DPRDKALTIM)