Anggota Komisi II DPRD Kaltim, Yonavia

POSKOTAKALTIMNEWS, SAMARINDA: Minimnya dukungan terhadap pelaku usaha kecil dan menengah (UMKM) yang digerakkan oleh perempuan menjadi sorotan serius DPRD Kalimantan Timur (Kaltim).

Anggota Komisi II DPRD Kaltim, Yonavia, menilai pemerintah daerah belum memberikan perhatian yang memadai terhadap kelompok usaha berbasis rumah tangga yang dijalankan oleh kaum ibu.

Menurut Yonavia, selama ini banyak perempuan di Kaltim khususnya ibu rumah tangga yang berinisiatif membangun usaha mikro secara mandiri untuk menopang kebutuhan keluarga.

Namun, langkah-langkah mereka belum sepenuhnya difasilitasi oleh kebijakan pemerintah, terutama dalam hal akses pembiayaan, pelatihan usaha, dan pemasaran produk.

"Perempuan pelaku UMKM bukan hanya pencari nafkah tambahan, tetapi juga penyangga ekonomi lokal. Sayangnya, belum banyak program yang secara khusus menyasar mereka,” ungkapnya, Selasa (17/6/25).

Ia menyebut, tantangan yang dihadapi pelaku UMKM perempuan jauh lebih kompleks. Selain harus menjalankan peran domestik, mereka juga berjuang menghadapi persaingan pasar, keterbatasan modal, dan kurangnya pengetahuan manajemen usaha.

Dalam situasi ekonomi yang fluktuatif, kelompok ini rentan tersingkir jika tidak mendapat dukungan konkret dari pemerintah.

Lebih lanjut, Yonavia menekankan bahwa keberpihakan Pemprov Kaltim seharusnya tidak berhenti pada seremoni program, tetapi harus menyentuh kebutuhan dasar pelaku usaha, mulai dari pendampingan, pelatihan berkelanjutan, hingga perluasan jaringan distribusi produk.

"Kalau mereka diberi akses belajar, dibantu mengembangkan produk, dan dibukakan pasar, UMKM perempuan bisa jadi kekuatan ekonomi daerah yang sesungguhnya," tegasnya.

Ia juga mendorong adanya alokasi anggaran yang lebih spesifik untuk pemberdayaan UMKM perempuan dalam APBD, agar keberadaan mereka tidak hanya diakui secara simbolik, tetapi juga dilibatkan secara aktif dalam perencanaan dan pelaksanaan program ekonomi daerah.

Di tengah upaya Kaltim mempersiapkan diri menuju transformasi ekonomi sebagai daerah penyangga Ibu Kota Nusantara (IKN), Yonavia menilai sudah saatnya pemerintah daerah mulai memprioritaskan UMKM perempuan sebagai bagian dari strategi pembangunan inklusif.

"Jangan sampai perempuan hanya jadi penonton dalam geliat ekonomi baru. Mereka harus dilibatkan dan diberdayakan agar ikut tumbuh bersama," pungkasnya.(ADV/DPRDKALTIM)