Sarkowi V. Zahry saat interupsi soal aset dalam rapat paripurna DPRD Kaltim.

POSKOTAKALTIMNEWS, SAMARINDA: Permasalahan aset milik Pemerintah Provinsi kembali mencuat dalam Rapat Paripurna ke-21 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah  Kalimantan Timur (DPRD Kaltim) yang digelar, Selasa (01/07/2025).

Anggota Komisi IV DPRD Kaltim, Sarkowi V. Zahry, menyuarakan pentingnya tindak lanjut konkret terhadap pembentukan Panitia Khusus (Pansus) Aset, sebagaimana yang sebelumnya pernah diwacanakan.

Dalam interupsinya, Sarkowi menyinggung banyaknya keluhan dan aspirasi yang diterima DPRD terkait aset-aset peninggalan perubahan kewenangan dari kabupaten ke provinsi, yang hingga kini dinilainya belum tertata dengan baik.

“Kita sering menerima aspirasi terkait aset. Bahkan peninggalan dari perubahan kewenangan dari kabupaten ke provinsi tetap menyisakan ketidakberesan soal aset, Pimpinan,” ujarnya dalam forum paripurna.

Ia juga menyinggung hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang kembali menyoroti persoalan aset, sehingga menurutnya perlu ada langkah serius dari DPRD untuk menindaklanjuti melalui pembentukan pansus.

“Sejauh ini mungkin bisalah ke kami ini diberikan informasi, rencana untuk pembentukan pansus aset itu seperti yang pernah disampaikan Ketua DPRD. Apakah sudah ada dalam pembahasan atau pembicaraan dengan Gubernur Kalimantan Timur, atau seperti apa?” lanjutnya.

Menanggapi hal itu, Ketua DPRD Kaltim Hasanuddin Mas’ud menegaskan bahwa proses pembentukan pansus masih berjalan. Saat ini, kata dia, masing-masing fraksi sedang diminta untuk menyampaikan nama perwakilan anggotanya.

“Soal pansus, Pak Sarkowi, kita lagi berproses. Kita lagi minta setiap fraksi mengirim anggotanya. Insya Allah dalam beberapa waktu kemudian akan terinformasikan,” jawab Hasanuddin.

Meski belum menyampaikan tenggat waktu secara spesifik, Hasanuddin memastikan bahwa pihaknya akan segera menyampaikan perkembangan pembentukan pansus tersebut setelah semua unsur fraksi menyampaikan perwakilan. (adv)