Anggota Komisi IV DPRD Kaltim, Sarkowi V Zahry

POSKOTAKALTIMNEWS, SAMARINDA: Kalimantan Timur (Kaltim) dikenal sebagai daerah yang kaya akan sumber daya alam (SDA). Namun, Anggota Komisi IV DPRD Kaltim, Sarkowi V Zahry, mengingatkan bahwa kekayaan tersebut tidak akan bertahan selamanya.

Ia menegaskan bahwa ketahanan pembangunan jangka panjang akan sangat ditentukan oleh seberapa besar investasi pemerintah terhadap kualitas sumber daya manusia (SDM), bukan semata-mata pada sektor migas atau pertambangan.

“Kita tidak bisa terus-menerus mengandalkan SDA. Itu tidak terbarukan. Kalau ingin Kaltim tetap punya masa depan, SDM-nya yang harus diperkuat,” ujar Sarkowi, Selasa (01/07/2025).

Ia menyebut bahwa transformasi pembangunan daerah perlu ditopang oleh kebijakan yang menyentuh sektor pendidikan secara konkret, seperti peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang harus dijadikan prioritas melalui penguatan akses dan kualitas pendidikan.

Sarkowi mengapresiasi Program Gratispol yang diinisiasi Gubernur dan Wakil Gubernur Kaltim, yakni program pembebasan biaya kuliah bagi pelajar lokal.

Namun, ia menilai pelaksanaannya belum berjalan optimal karena terbentur regulasi, mengingat perguruan tinggi berada di bawah kewenangan pemerintah pusat. “Yang kuliah ini warga Kaltim, tapi universitas ada di bawah pusat. Makanya, Pemprov harus pintar mencari celah agar tetap bisa bantu tanpa melanggar aturan,” tuturnya.

Atas kendala tersebut, pemerintah daerah kemudian melakukan penyesuaian, termasuk mengganti nama dan skema program menjadi bantuan pendidikan perguruan tinggi.

Menurut Sarkowi, perubahan tersebut merupakan bentuk adaptasi terhadap situasi, bukan kemunduran. Ia juga menyoroti munculnya pertanyaan dari masyarakat terkait penerima manfaat program.

Di tengah tingginya harapan publik, Sarkowi mengingatkan pentingnya kesadaran akan kondisi keuangan daerah yang turut memengaruhi distribusi bantuan.

Ia mencontohkan turunnya APBD Kaltim dari Rp21 triliun menjadi Rp18 triliun sebagai tantangan yang tidak bisa diabaikan.

“Anggaran kita tidak hanya untuk pendidikan. Infrastruktur, bantuan sosial, dan lingkungan juga butuh porsi. Kita harus realistis,” ucapnya.

Tak hanya itu, Sarkowi juga mengkritisi cara pemerintah menyosialisasikan program tersebut. Menurutnya, sejumlah kegaduhan yang muncul di tengah masyarakat terjadi karena komunikasi yang tidak maksimal dari pihak pemerintah.

“Saya sudah minta di rapat, ini harus diperbaiki. Sosialisasi harus masif, jangan hanya lewat poster atau seremoni. Gunakan semua kanal, termasuk digital. Ini menyangkut hak publik atas informasi,” tegasnya.

Ia pun mengajak publik untuk tidak langsung menghakimi sebelum melihat hasil nyata dari pelaksanaan program. Baginya, pengawasan memang penting, namun harus tetap memberi ruang agar kebijakan dapat berjalan dan berkembang.

“Kalau belum jalan sudah diributkan, kapan program ini bisa berkembang? Kita tetap awasi, tapi beri kesempatan untuk bekerja dulu,” pungkasnya. (adv)