POSKOTAKALTIMNEWS, BERAU : Upaya memutus mata rantai penyalahgunaan narkotika di Kabupaten Berau mulai diperkuat dari lingkungan Pemerintahan Kampung. Sebanyak 179 aparatur kampung di wilayah pesisir menjalani tes urine sebagai langkah deteksi dini sekaligus memastikan aparatur yang bersentuhan langsung dengan masyarakat terbebas dari penyalahgunaan narkotika.

Kegiatan yang digelar Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Berau melalui Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) itu berlangsung di Kantor Kecamatan Talisayan, Senin (10/8/2026). Tes urine tersebut diikuti aparatur kampung dari tiga kecamatan, yakni Kecamatan Tabalar, Biatan, dan Talisayan.

Wakil Bupati Berau Gamalis hadir langsung memberikan arahan sekaligus memantau pelaksanaan pemeriksaan. Kehadiran orang nomor dua di Kabupaten Berau itu menjadi penegasan bahwa pemberantasan dan pencegahan penyalahgunaan narkotika tidak hanya menyasar masyarakat umum, tetapi juga dimulai dari aparatur pemerintahan.

Kepala Kesbangpol Berau Salim mengatakan, tes urine merupakan bagian dari program Pemkab Berau untuk menciptakan lingkungan pemerintahan yang bersih dari penyalahgunaan Narkotika. Menurutnya, aparatur kampung memiliki posisi strategis karena berhadapan langsung dengan masyarakat. Karena itu, integritas dan kondisi aparatur menjadi bagian penting dalam membangun pemerintahan kampung yang sehat.

“Ini merupakan program wajib Pemkab Berau yang dibina langsung oleh Bapak Wakil Bupati. Tidak hanya aparatur kampung, tetapi juga lintas sektor dan vertikal. OPD maupun kepolisian juga meminta hal serupa untuk dilakukan tes urine,” ujar Salim.

Ia menegaskan, pemeriksaan tersebut bukan dimaksudkan untuk sekadar mencari kesalahan, melainkan sebagai langkah pencegahan agar lingkungan pemerintahan benar-benar terbebas dari penyalahgunaan narkoba.

“Aparat pemerintah di Kabupaten Berau ini dilakukan tes urine agar bersih dan terhindar dari penyalahgunaan narkoba. Supaya aparatur sehat, kampung kuat, masyarakat hebat,” katanya.

Wakil Bupati Berau Gamalis menegaskan, tes urine tidak boleh dipandang sebagai kegiatan administratif semata.

Menurutnya, pemeriksaan tersebut merupakan bagian dari pembinaan sekaligus upaya pencegahan dan deteksi dini terhadap penyalahgunaan narkotika dan zat adiktif di lingkungan pemerintahan. Gamalis mengapresiasi seluruh pihak yang mendukung pelaksanaan kegiatan tersebut. Ia juga meminta proses pemeriksaan dilakukan secara tertib, objektif, transparan, dan tetap menghormati hak privasi setiap peserta.

“ASN sebagai penyelenggara pemerintahan dan pelayan masyarakat menaruh kepercayaan kepada kita. Kepercayaan tersebut kita jawab dengan menjaga profesionalitas, integritas, disiplin, dan lingkungan pemerintah bebas dari penyalahgunaan narkotika,” tegas Gamalis.

Bagi Gamalis, aparatur pemerintah tidak cukup hanya memberikan pelayanan kepada masyarakat. Mereka juga harus mampu menjadi contoh dalam menciptakan lingkungan yang sehat dan bebas dari narkoba. Sebab, dampak penyalahgunaan narkotika tidak berhenti pada individu. Persoalan tersebut dapat merembet ke keluarga, menurunkan produktivitas, mengganggu masa depan generasi muda, hingga memengaruhi kualitas pelayanan publik.

“Penyalahgunaan narkoba ini merusak kesehatan, keluarga, masa depan, dan produktivitas sehari-hari. Ini menjadi pengganggu kualitas kita sebagai pelayan publik,” ujarnya.

Gamalis meminta aparatur pemerintah menjadi benteng pertama dalam pencegahan penyalahgunaan narkotika, baik untuk dirinya sendiri maupun lingkungan di sekitarnya. Ia mengajak seluruh aparatur untuk tidak hanya menjaga diri, tetapi juga ikut menjaga keluarga dan lingkungan masing-masing.

“Kita sebagai ASN harus bisa menjadi contoh untuk menjadi benteng pertahanan dari penyalahgunaan narkoba. Jaga diri, jaga keluarga, dan jaga lingkungan,” pesannya.

Upaya tersebut, lanjut Gamalis, juga menjadi bagian dari dukungan Pemkab Berau terhadap reformasi birokrasi. Lingkungan pemerintahan yang sehat dinilai menjadi salah satu fondasi untuk menghadirkan pelayanan publik yang berkualitas.

“Pemkab selalu mendukung upaya bagaimana menciptakan lingkungan pemerintah yang bersih, birokrasi yang sehat karena ini merupakan pondasi penting bagi layanan publik berkualitas,” pungkasnya.

Langkah pemeriksaan terhadap aparatur kampung di wilayah pesisir ini sekaligus memperkuat komitmen Berau dalam membangun Kampung Bersinar, dengan pemerintahan yang sehat sebagai salah satu fondasi untuk melindungi masyarakat dan generasi masa depan dari ancaman Narkotika. (sep/FN)