Salehuddin saat melakukan sosialisasi peraturan daerah di Kelurahan Bukit Biru Tenggarong akhir pekan tadi.

POSKOTAKALTIMNEWS.COM, SAMARINDA- Sabtu (27/3/2021) pecan tadi, Sekretaris Komisi IV DPRD Kaltim, Salehuddin, S Sos, S Fil melaksanakan Sosialisasi Peraturan Daerah (Sosper) nomor 1 tahun 2019 tentang pajak daerah provinsi Kaltim di Kelurahan Bukit Biru Tenggarong.

Kegiatan yang dilaksanakan di halaman kantor Pembinaan Kesejahteraan keluarga (PKK) Kelurahan Bukit Biru Tenggarong, turut dihadiri Kepala Bapenda Kaltim, Lurah Bukit Biru dan puluhan warga peserta sosialisasi.

Menurut Salehudin, kegiatan sosialisasi peraturan daerah merupakan agenda baru sesuai hasil rapat Badan Musyawarah DPRD Kaltim. Fungsi DPRD salah satunya pembentukan peraturan daerah (Perda), selama ini melakukan proses pembentukan Perda tapi tidak diiringi dengan proses sosialisasi kepada masyarakat.

"Maka pimpinan dan anggota sepakat dalam pembentukan Perda perlu dilakukan proses sosialisasi Perda, dan dalam perjalanannya sosper ini luar biasa artinya aktifitas DPRD Kaltim outputnya bisa disosialisasikan langsung kepada masyarakat dengan menghadirkan beberapa OPD terkait," ujar anggota DPRD Kaltim dari Dapil IV Kukar.

Dalam sosialisasi di Kelurahan Bukit Biru, warga yang hadir mulai dari Ketua RT, Ibu ibu PKK, tokoh masyarakat, dan pemuda. Warga sangat antusias sekali  dan harapan kedepan a bisa melakukan peningkatan kualitas dan kuantitas proses Sosper ini, agar kinerja-kinerja anggota DPRD Kaltim bisa diketahui oleh masyarakat..

"Saya juga harap perwakilan masyarakat yang hadir dapat menyampaikan kepada masyarakat yang lain, untuk memiliki kesadaran membayar pajak, karena pajak dari kita untuk pembangunan daerah kita, " harapnya.

Sementara itu, Narasumber Sosper Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kaltim,Ismiati mengaku, dalam Perda pajak daerah provinsi Kaltim ini ada beberapa kali perubahan, dan terakhir yang keluar yakni Perda Nomor 1 tahun 2019, maka perlu dilakukan sosialisasi langsung kepada masyarakat.

"Kegiatan Sosper ini sangat strategis karena kita bisa komunikasi langsung dengan masyarakat dan masyarakat memiliki kesempatan untuk bertanya terkait permasalahan yang terjadi, dan kesempatan ini akan kita jadikan sebuah momen untuk mendongkrak penerimaan dari sisi pajak daerah kendaraan bermotor," tutupnya.(adv/dn)