Anggota Dewan DPRD Kukar, Faridah sebagai juru bicara Banggar. (pic:Tanty)

POSKOTAKALTIMNEWS, KUKAR : Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) menggelar rapat paripurna ke-4 masa sidang I, Senin (25/08/2025), di ruang rapat paripurna.

Agenda rapat membahas laporan Badan Anggaran (Banggar) serta persetujuan bersama terhadap Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD tahun 2026.

Rapat dipimpin Ketua DPRD Kukar Ahmad Yani, dengan laporan disampaikan oleh Faridah selaku juru bicara Banggar.

Dalam laporannya, ia menekankan bahwa penyusunan RKPD 2026 menjadi momentum penting, bukan hanya sebagai bagian dari periode RPJMD 2021–2026, tetapi juga sebagai masa transisi menuju perencanaan pembangunan daerah berikutnya.

“Banggar bersama TAPD telah melakukan serangkaian pembahasan terhadap KUA-PPAS. Kebijakan umum anggaran 2026 tetap mengacu pada asumsi makro ekonomi nasional, dengan fokus pada diversifikasi sektor sumber daya manusia, pembangunan infrastruktur, peningkatan kesejahteraan masyarakat, serta penciptaan lapangan kerja baru,” ujar Faridah dalam paparannya

Adapun sektor-sektor prioritas yang menjadi perhatian meliputi pertanian, pariwisata, pendidikan, serta percepatan pembangunan infrastruktur dasar.

Faridah juga menekankan pentingnya dukungan kebijakan daerah, optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD), serta peran aktif Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) baik Perseroda maupun Perumda.

Banggar DPRD Kukar juga mendorong adanya sinergi pembangunan dengan program Corporate Social Responsibility (CSR) perusahaan, serta keselarasan program daerah dengan pemerintah provinsi maupun pusat.

Dari sisi pendapatan daerah, Banggar mencatat total pendapatan Kukar tahun 2026 diproyeksikan mencapai Rp7,583 triliun. Angka tersebut terdiri dari PAD, dana transfer, serta penerimaan pembiayaan lainnya.

“Program prioritas pembangunan Kukar 2026 diarahkan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat, penguatan sektor kebudayaan, pendidikan, pariwisata, daya saing daerah, pemerataan pendapatan, penyediaan air bersih, penataan permukiman, serta penguatan konektivitas wilayah,” pungkas Faridah. (Adv/Tan).