Penyerahan SK P3K Tahap II dan Paruh Waktu Pemkab Kukar

POSKOTAKALTIMNEWS, KUKAR: Ketua DPRD Kutai Kartanegara (Kukar), Ahmad Yani, menegaskan komitmennya untuk memperjuangkan peningkatan tunjangan bagi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K). Ia menyebut, DPRD akan terus mendorong agar kesejahteraan para P3K menjadi salah satu prioritas dalam kebijakan keuangan daerah.

Menurut Ahmad Yani, para P3K merupakan bagian penting dari aparatur pemerintahan yang berperan langsung dalam pelaksanaan program dan pelayanan kepada masyarakat. Karena itu, perhatian terhadap kesejahteraan mereka dinilai sangat penting demi menjaga semangat kerja dan profesionalisme.

“Pasti akan kita perjuangkan. Ketika anggaran kita stabil dan tidak ada lagi pemotongan, misalnya dari dana bagi hasil, maka tunjangan bagi P3K akan kita dorong untuk direalisasikan,” ujarnya usai menghadiri kegiatan pelantikan P3K di Halaman Kantor Bupati Kukar, Jumat (31/10/2025).

Ia menjelaskan bahwa DPRD Kukar akan melakukan komunikasi intensif dengan pemerintah daerah untuk memastikan agar alokasi anggaran bagi P3K dapat dimasukkan dalam perencanaan keuangan yang realistis dan berkelanjutan. Hal itu, kata Ahmad Yani, menjadi bagian dari tanggung jawab moral DPRD terhadap tenaga aparatur yang berstatus P3K.

Meski demikian, ia tidak menampik bahwa kondisi keuangan daerah saat ini masih memiliki keterbatasan. Adanya fluktuasi dana bagi hasil (DBH) dan faktor lain yang memengaruhi pendapatan daerah menjadi tantangan tersendiri dalam mengalokasikan anggaran tambahan.

“Kita harus realistis. Kalau saat ini ada keterbatasan anggaran, tentu perlu evaluasi dulu. Tapi ketika situasi keuangan memungkinkan, pasti kita alokasikan untuk mereka,” jelasnya.

Ahmad Yani juga menegaskan bahwa upaya memperjuangkan tunjangan bagi P3K tidak hanya sekadar janji politik, melainkan bagian dari tanggung jawab lembaga legislatif dalam memperjuangkan kepentingan rakyat, termasuk aparatur pelaksana kebijakan daerah.

Ia menambahkan bahwa P3K pada dasarnya juga merupakan bagian dari masyarakat yang memiliki tanggung jawab menjalankan amanah pemerintah daerah. Oleh karena itu, sudah sepatutnya mereka mendapatkan hak yang proporsional sesuai dengan kontribusinya.

“P3K ini juga bagian dari rakyat. Mereka bertugas menjalankan amanah pemerintah, jadi wajar jika kesejahteraannya menjadi perhatian kita bersama,” tegasnya.

Di akhir pernyataannya, Ahmad Yani berharap agar para P3K tetap bekerja dengan penuh semangat dan profesionalisme, meski kondisi keuangan daerah belum sepenuhnya memungkinkan untuk memberikan tunjangan tambahan.

“Yang penting tetap semangat, jalankan tugas dengan ikhlas. Ketika anggaran memungkinkan, DPRD pasti memperjuangkan hak-hak mereka,” pungkasnya.(ADV)