Prioritas APBD 2026, Ketua DPRD Kukar : Kebutuhan Dasar, Tidak Boleh Ditunda

img

Ketua DPRD Kukar, Ahmad Yani.

POSKOSTAKALTIMNEWS, KUKAR: Ketua DPRD Kutai Kartanegara (Kukar), Ahmad Yani, menegaskan bahwa persoalan air bersih harus menjadi fokus utama Pemerintah Kabupaten Kukar pada penyusunan APBD 2026. Seruan ini muncul setelah sejumlah wilayah, termasuk Desa Bendang Raya di Kecamatan Tenggarong, masih belum menikmati akses air bersih secara optimal.

Yani menekankan bahwa air bersih adalah hak dasar warga yang wajib dipenuhi negara. Karena itu, ia mendesak pemerintah daerah agar pembangunan instalasi pengolahan air dan jaringan pemipaan segera ditempatkan pada prioritas tertinggi dalam penganggaran tahun depan.

“Program ini harus menjadi prioritas utama. Kegiatan lain bisa ditunda atau dibatalkan, asalkan kebutuhan air bersih masyarakat dapat terpenuhi,” tegas Yani, pada Senin (17/11/2025).

Menurut Yani, pelayanan air bersih tidak boleh hanya berhenti pada penyediaan sumber air atau pembangunan fasilitas dasar. Air hasil olahan PDAM, katanya, harus mengalir langsung ke rumah warga sebagai bentuk pelayanan publik yang sesungguhnya.

“Ini menyangkut hajat hidup orang banyak. Tidak ada alasan bagi pemerintah untuk menunda atau mengabaikannya,” ujarnya.

Ketua DPRD dari PDIP itu juga menyoroti perlunya dukungan anggaran yang kuat melalui APBD 2026. Ia meminta agar program penguatan akses air bersih dirancang secara berkelanjutan, terutama di wilayah yang masih mengalami kekurangan air layak konsumsi.

“Kami di DPRD menegaskan agar pemerintah benar-benar memperhatikan hak dasar masyarakat, yaitu akses terhadap air bersih. Ini kebutuhan yang tidak bisa ditunda,” katanya.

Yani turut menyinggung peran Dinas Perumahan dan Permukiman (Perkim) sebagai instansi teknis yang menangani pembangunan sarana air bersih. Ia meminta dinas tersebut berani mengalokasikan anggaran khusus, bahkan jika harus menggunakan skema multiyears agar proyek tetap berjalan meski membutuhkan biaya besar.

“Artinya, meski kegiatan ini menelan anggaran besar, pemerintah harus berani memprioritaskannya karena ini menyangkut kehidupan masyarakat secara langsung,” pungkasnya.(ADV)