Prioritas APBD 2026, Ketua DPRD Kukar : Kebutuhan Dasar, Tidak Boleh Ditunda
Ketua DPRD Kukar, Ahmad Yani.
POSKOSTAKALTIMNEWS, KUKAR: Ketua DPRD Kutai Kartanegara (Kukar), Ahmad Yani, menegaskan bahwa persoalan air bersih harus menjadi fokus utama Pemerintah Kabupaten Kukar pada penyusunan APBD 2026. Seruan ini muncul setelah sejumlah wilayah, termasuk Desa Bendang Raya di Kecamatan Tenggarong, masih belum menikmati akses air bersih secara optimal.
Yani menekankan bahwa air
bersih adalah hak dasar warga yang wajib dipenuhi negara. Karena itu, ia
mendesak pemerintah daerah agar pembangunan instalasi pengolahan air dan
jaringan pemipaan segera ditempatkan pada prioritas tertinggi dalam
penganggaran tahun depan.
“Program ini harus menjadi
prioritas utama. Kegiatan lain bisa ditunda atau dibatalkan, asalkan kebutuhan
air bersih masyarakat dapat terpenuhi,” tegas Yani, pada Senin (17/11/2025).
Menurut Yani, pelayanan
air bersih tidak boleh hanya berhenti pada penyediaan sumber air atau
pembangunan fasilitas dasar. Air hasil olahan PDAM, katanya, harus mengalir
langsung ke rumah warga sebagai bentuk pelayanan publik yang sesungguhnya.
“Ini menyangkut hajat
hidup orang banyak. Tidak ada alasan bagi pemerintah untuk menunda atau
mengabaikannya,” ujarnya.
Ketua DPRD dari PDIP itu
juga menyoroti perlunya dukungan anggaran yang kuat melalui APBD 2026. Ia
meminta agar program penguatan akses air bersih dirancang secara berkelanjutan,
terutama di wilayah yang masih mengalami kekurangan air layak konsumsi.
“Kami di DPRD menegaskan
agar pemerintah benar-benar memperhatikan hak dasar masyarakat, yaitu akses
terhadap air bersih. Ini kebutuhan yang tidak bisa ditunda,” katanya.
Yani turut menyinggung
peran Dinas Perumahan dan Permukiman (Perkim) sebagai instansi teknis yang
menangani pembangunan sarana air bersih. Ia meminta dinas tersebut berani
mengalokasikan anggaran khusus, bahkan jika harus menggunakan skema multiyears
agar proyek tetap berjalan meski membutuhkan biaya besar.
“Artinya, meski kegiatan
ini menelan anggaran besar, pemerintah harus berani memprioritaskannya karena
ini menyangkut kehidupan masyarakat secara langsung,” pungkasnya.(ADV)