(Peresmian Posyandu Dusun Karya Tani Desa Batuah Kukar/pic:ist)

POSKOTAKALTIMNEWS,KUKAR: Setelah tiga tahun tertunda akibat pengetatan anggaran, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kutai Kartanegara menegaskan siap melanjutkan pembangunan posyandu pada 2026.

Tahun depan menjadi momentum baru bagi desa-desa yang telah mempersiapkan lahan untuk fasilitas kesehatan dasar tersebut.

Sejak 2023, rencana pembangunan posyandu harus dihentikan sementara karena rasionalisasi anggaran. Meski begitu, DPMD masih sempat membangun sekitar 60 hingga 70 posyandu di awal periode sebelum kebijakan penghematan diberlakukan.

Kepala Dinas DPMD Kukar, Arianto, menjelaskan bahwa kebutuhan posyandu di Kukar masih sangat tinggi. Desa yang telah memiliki lahan siap bangun akan menjadi prioritas dalam pengusulan dan pelaksanaan pembangunan 2026.

“Usulan dari desa dan kelurahan masih banyak, dan yang lebih siap tentu yang sudah menyiapkan lahannya,” ujar Arianto, Senin (24/11/2025).

Ia menegaskan bahwa DPMD berkomitmen kembali mengusulkan pembangunan posyandu sesuai kapasitas APBD.

“Nanti sisanya tetap kita dorong. Berapa pun yang bisa dibiayai daerah, kita siap laksanakan,”katanya.

Meski demikian, pembangunan tidak dapat dipaksakan apabila kondisi fiskal daerah tidak memungkinkan. Arianto menyebut seluruh sektor juga membutuhkan anggaran, sementara dana bagi hasil dari pusat tengah mengalami penurunan.

“Kalau kemampuan keuangan daerah tidak bisa meng-cover, ya tidak bisa kita bangun. Pertanian, kesehatan, pendidikan semua butuh anggaran,” tegasnya.

Selain fisik bangunan, pengadaan fasilitas posyandu juga akan mengikuti prinsip prioritas anggaran. Seluruh kebutuhan akan dipenuhi bertahap sesuai ruang fiskal pemerintah daerah.

Mulai 2026, posyandu baru di Kukar juga wajib menyesuaikan dengan standar terbaru. Permendagri mengharuskan setiap posyandu memenuhi enam layanan Standar Pelayanan Minimal (SPM), sehingga tidak ada lagi model lama yang minim sarana.

DPMD Kukar memastikan bahwa pembangunan posyandu akan kembali berjalan dengan pendekatan realistis mengutamakan desa yang siap lahan dan menyesuaikan kemampuan anggaran.

“ Harapannya, akses pelayanan kesehatan ibu dan anak di Kukar dapat terus meningkat secara merata di semua wilayah,” pungkas Arianto (Adv/Tan)