Kabid Perencanaan Pengendalian Pembangunan Daerah (P3D) Saiful Bahri

POSKOTAKALTIMNWES.COM, KUKAR.-Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara melalui Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kukar  fokus mengatasi angka kemiskinan ekstrem di Kukar. Sesuai dengan Intruksi Presiden (Inpres) Nomor 4/2022, tentang percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem pada 2024 menjadi 0 persen di Indonesia.

Plt Kepala Bappeda Kukar Sy. Vanesa Vilna melalui Kabid Perencanaan Pengendalian Pembangunan Daerah (P3D) Saiful Bahri mengatakan, angka kemiskinan ekstrem di Kukar menjadi perhatian bersama, bukan hanya tugas pemerintah daerah saja.

"Melainkan kolaborasi antar perangkat daerah, maupun lembaga atau stakeholder lainnya, agar angka kemiskinan ekstrem di Kukar menurun," kata Saiful Bahri kepada Poskotakaltimnews, di ruang kerjanya, Rabu (29/3/2023)

Pihaknya telah melakukan berbagai upaya untuk menurunkan angka kemiskinan ekstrem, upaya tersebut masuk ke dalam program melalui aplikasi Rumah Besar Pengentasan Kemiskinan (RBPK).

Sementara di dalam aplikasi tersebut terdapat 15 program sasaran, diantaranya program sanitasi aman, yok baiki rumah, program air bersih, keaksaraan dasar, keaksarahan usaha mandiri.

Kemudian, kecakapan hidup, kesetaraan kejar paket A B C, bantuan disabilitas, bantuan pangan, dan masih banyak lainnya.

"Pada masing masing program tersebut sudah ada sasarannya, untuk datanya diperoleh dari Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE). Sementara dalam merealisasikan program tersebut sudah ada pihak perusahaan yang terlibat pada aplikasi tersebut," ungkapnya

Pihak perusahaan akan memilih program apa yang ingin disasar, di zona perusahaan itu beroperasi. Sehingga program ini bisa berjalan cepat dan tepat sasaran.

"Ada sekitar 45 perusahaan yang turut berpartisipasi pada realisasi program tersebut," sebutnya

Sementara berdasarkan data Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) RI bahwa, angka kemiskinan di Kukar pada 2022 lalu sekitar 1,45 persen, dengan jumlah penduduk sekitar 11.479 jiwa.

"Dibanding dengan 2021 ke 2022 jelas ada penurunan, untuk yang 2021 angka kemiskinan ekstrem di Kukar sekitar 1,55 persen, dengan jumlah 12.128 jiwa," jelasnya.

Artinya berbagai upaya yang dilakukan oleh Pemkab Kukar, mampu menurunkan angka kemiskinan ekstrem. Ada beberapa Kabupaten/Kota di Kaltim angka kemiskinan ekstremnya relatif meningkat.

"Seperti di Kutai Timur pada 2021 sekitar 2,39 persen, sedangkan 2022 naik menjadi 6,45 persen, ada juga Berau dan Mahulu, ini berdasarkan data Kemenko PMK," ucapnya.

Dirinya berharap, dalam menangani kemiskinan ekstrem di Kukar dibutuhkan kolaborasi yang baik, sehingga apa yang ditargetkan pada 2024 bisa tercapai.(riz/adv)