Ketua DPRD Kukar Ahmad Yani. (pic:Tanty)

POSKOTAKALTIMNEWS, KUKAR : Ketua DPRD Kukar Ahmad Yani menegaskan pentingnya memaksimalkan potensi lokal sebagai langkah strategis agar daerah ini mampu lepas dari ketergantungan terhadap dana perimbangan pemerintah pusat.

Menurutnya dengan pengelolaan sumber daya dan inovasi ekonomi daerah yang optimal, Kukar diharapkan dapat membangun kemandirian fiskal demi percepatan pembangunan berkelanjutan.

Kepada awak media beberapa waktu lalu, Ahmad Yani mengungkapkan bahwa Kukar tidak bisa terus bergantung sepenuhnya pada dana perimbangan yang berasal dari pemerintah pusat.

“Karena memang kita tidak boleh terus-menerus mengandalkan dana perimbangan. Ini tidak bisa lagi,” ujarnya.

Ahmad Yani mengungkapkan dengan kondisi Kukar memiliki kekayaan Sumber Daya Alam (SDA) yang sangat besar dan beragam, mulai dari sektor pertambangan, migas, hingga perkebunan kelapa sawit.

Selain itu, potensi pertanian dan peternakan yang terbarukan juga menjadi aset penting yang harus dioptimalkan untuk meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD).

“Kukar ini kaya akan sumber daya. Kita harus mampu mengelola potensi ini menjadi sumber usaha yang bisa mendatangkan PAD,” kata Ahmad Yani.

Meski dengan kondisi memiliki sumber daya yang memiliki potensi tersebut. Ketua DPRD Kukar tersebut menyayangkan selama ini banyak peluang ekonomi yang ada belum dikelola dengan pendekatan bisnis yang berkelanjutan dan profesional.

Hal ini membuat hasil dari pengelolaan sumber daya lokal belum optimal dan kurang memberikan dampak langsung terhadap peningkatan PAD.

Lebih lanjut, Ahmad Yani menyayangkan penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang besar, yang selama ini tidak diimbangi dengan pengembalian hasil nyata bagi daerah.

“Selama ini kita hanya mengucurkan dana APBD tanpa hitungan balik. Harusnya dari setiap pengeluaran, ada hasil yang kembali,” terangnya.

Menurutnya juga dengan nilai APBD Kukar yang pernah mencapai Rp7 hingga Rp12 triliun per tahun, dirinya berharap ada keberanian untuk mengubah cara berpikir dalam mengelola pembangunan.

“Ketika APBD kita besar, harusnya bisa kembali menjadi potensi PAD yang nyata,” tegasnya.

Dirinya menjelaskan dengan kemandirian fiskal daerah sangat penting sebagai indikator kemajuan pembangunan Kukar. Ia mengingatkan bahwa pengelolaan potensi lokal harus menjadi prioritas agar Kukar tidak lagi bergantung pada transfer dana pusat.

“Kita harus ciptakan itu. Jangan hanya mengeluarkan dana, tapi tidak ada yang masuk kembali,” pungkasnya. (Adv/Tan)