Kondisi sawah yang mengalami kekeringan parah di kawasan pertanian Bukit Biru. (Kriz)

POSKOTAKALTIMNEWS, KUKAR : Hasil panen padi di Kutai Kartanegara (Kukar) mulai menghadapi ancaman dari lahan yang kekurangan air. Di tengah musim kering, sekitar 80 persen areal persawahan di daerah ini tercatat terdampak, meski tanaman padi masih dapat dipanen. 

Persoalannya kini bukan semata gagal panen, melainkan seberapa besar hasil gabah yang masih bisa dipertahankan petani.

Kepala Bidang Sarana dan Prasarana Distanak Kukar, Nazyarudin, mengatakan dampak yang paling mungkin terjadi bukan kehilangan seluruh hasil panen, melainkan berkurangnya produktivitas pada lahan yang kekurangan air.

Dalam kondisi normal, satu hektare sawah dapat menghasilkan sekitar 3,8 ton gabah. Namun, ketika kebutuhan air tidak terpenuhi, hasil tersebut berpotensi turun hingga sekitar 2 ton per hektare.

“Untuk sementara belum ada potensi gagal panen. Setelah kami survei, kemungkinan yang terjadi produksi panennya menurun. Jadi tetap panen, hanya hasilnya berkurang untuk wilayah yang memang kekurangan sumber air,” ujarnya saat di hubungi pada Senin (11/8/2026).

Besarnya dampak juga bergantung pada usia tanaman, padi yang telah berumur dua hingga tiga bulan dinilai lebih mampu bertahan dibandingkan tanaman yang baru memasuki masa tanam.

“Kalau yang sudah lebih dari dua sampai tiga bulan, walaupun kekurangan air tidak begitu berpengaruh karena tinggal tumbuh. Tapi yang baru tanam memang membutuhkan air,” ungkapnya.

Namun ia menyebutkan bahwa persoalan tersebut tidak merata terjadi di seluruh kecamatan. Pada satu wilayah, bisa saja hanya kelompok atau hamparan tertentu yang mengalami keterbatasan air.

“Tidak semuanya dalam satu kecamatan mengalami penurunan produktivitas. Bisa hanya satu kelompok atau beberapa kelompok, tergantung kondisi lahan dan masa tanamnya,” jelasnya.

Melihat kondisi tersebut, Pemkab Kukar mulai menyusun langkah penanganan yang lebih terarah.

Sekretaris Daerah (Sekda) Kukar, Sunggono, mengatakan persoalan itu dibahas dalam Zoom Meeting yang diikuti Bupati dan Wakil Bupati Kukar, pemerintah desa, KPL, PPL, unsur Pemerintah Provinsi Kaltim, Dinas Pertanian Provinsi, Balai Wilayah Sungai (BWS) serta instansi Kementerian Pertanian di tingkat provinsi.

Dari pertemuan tersebut, kata dia, Bupati Kukar menginstruksikan agar kondisi pertanian segera dipetakan.

Pemkab kemudian menyiapkan Satgas yang dikoordinasikan Distanak untuk memastikan kondisi di lapangan tidak hanya berdasarkan laporan.

“Besok tim kami bagi menjadi minimal dua tim besar untuk turun langsung. Mereka akan melihat waktu tanam, kondisi tanaman yang sudah ditanam dan apa yang paling dibutuhkan petani,” ujarnya.

Pengecekan akan melibatkan PPL, camat, lurah dan kepala desa. Pemerintah daerah menargetkan hasilnya sudah terkumpul paling lambat Kamis sehingga dapat menjadi dasar menentukan lokasi prioritas.

“Dari situ kami akan petakan permasalahannya sampai ke kecamatan, desa dan kelompok. Setelah itu baru ditentukan mana yang perlu diintervensi, bentuknya bagaimana dan kapan dilakukan,” kata dia.

Salah satu persoalan yang akan menjadi perhatian utama ialah ketersediaan air.

Dalam mengatasi permasalah tersebut, Pemkab Kukar akan mencari sumber air yang masih dapat dimanfaatkan, kemudian menyesuaikannya dengan kebutuhan sarana pengairan.

Menurutnya, kebutuhan pompa belum dapat dipastikan saat ini karena jumlahnya baru akan dihitung setelah tim menyelesaikan pengecekan lapangan.

“Jumlah pompanya belum kami ketahui karena harus menunggu hasil identifikasi. Setelah itu baru kami bisa memastikan berapa kebutuhan yang harus disupport,” tuturnya.

Kondisi ini menjadi perhatian lebih karena Kukar memiliki kontribusi besar terhadap produksi padi Kalimantan Timur.

Dari target produksi padi provinsi Kalimantan Timur sekitar 2.000 ton atau sekitar 40 persen disebut berasal dari Kukar.

“Produksi padi Kalimantan Timur itu sekitar 40 persen berasal dari Kukar. Jadi memang pemerintah daerah punya komitmen untuk membantu masyarakat yang sekarang menghadapi persoalan ini,” ungkapnya.

Untuk mendukung langkah tersebut, Pemkab Kukar juga menyiapkan skenario pembiayaan apabila kebutuhan penanganan harus dipenuhi segera.

Ia mengungkapkan bahwa salah satu opsi yang dapat digunakan dalam kondisi seperti saat ini ialah menggunakan skema Belanja Tidak Terduga (BTT).

“Kalau kebutuhan pertanian ternyata harus dipenuhi dalam waktu dekat, mungkin saja BTT digunakan. Itu salah satu alternatif pembiayaan yang akan kami skenariokan,” pungkasnya. (Kriz)