Perburuan Hiu Ilegal Mengancam Kawasan Konservasi Laut Berau, DPRD Desak Aparat Tangkap Pelaku dan Bongkar Jaringan hingga ke Akarnya
Anggota DPRD Berau, Gideon Andris.
POSKOTAKALTIMNEWS,
BERAU : Terungkapnya praktik perburuan Hiu ilegal
di kawasan konservasi perairan Kabupaten Berau kembali menjadi perhatian serius
DPRD Berau. Kasus yang melibatkan
nelayan asal luar daerah hingga warga negara asing itu dinilai bukan sekadar
pelanggaran perikanan, melainkan ancaman serius terhadap kelestarian ekosistem
laut sekaligus citra Berau sebagai salah satu kawasan konservasi laut terbaik
di Indonesia.
Menyikapi hal
tersebut, Anggota DPRD Berau, Gideon Andris, mendesak aparat penegak hukum
mengambil langkah tegas dengan tidak hanya memproses para pelaku yang
tertangkap, tetapi juga mengusut tuntas jaringan yang diduga berada di balik
praktik perburuan hiu ilegal di perairan Bumi Batiwakkal.
Menurutnya, penegakan
hukum yang menyeluruh menjadi kunci agar praktik serupa tidak terus berulang.
Jika aparat hanya berhenti pada pelaku di lapangan tanpa mengungkap aktor
maupun jaringan yang memasok dan memperdagangkan hasil tangkapan ilegal, maka
ancaman terhadap kawasan konservasi akan tetap ada.
"Kami harap
jangan sampai kasus seperti ini dianggap sebagai persoalan biasa. Harus ada
tindakan tegas sesuai aturan yang berlaku agar memberikan efek jera. Berau
memiliki kekayaan laut yang menjadi kebanggaan daerah dan wajib dijaga
bersama," ujar Gideon.
Pernyataan tersebut
disampaikan menyusul operasi yang dilakukan petugas Unit Pelaksana Teknis
Daerah (UPTD) Kesatuan Pengelolaan Kawasan Pesisir dan Pulau Pulau Kecil
(KKP3K) Kawasan Delta dan Perairan Sekitarnya (KDPS) Pulau Derawan. Dalam
operasi itu, petugas mengamankan seorang nelayan warga asing bersama seorang
nelayan ber-KTP Kalimantan Utara yang diduga melakukan eksploitasi Hiu untuk
dijadikan umpan.
Bagi Gideon, fakta
bahwa pelaku berasal dari luar daerah bahkan luar negeri menjadi sinyal bahwa
pengawasan di wilayah perairan Berau masih memiliki celah yang harus segera
diperbaiki. Ia menilai kawasan konservasi dengan nilai keanekaragaman hayati
yang tinggi semestinya mendapat perlindungan maksimal melalui patroli rutin dan
sistem pengawasan yang lebih ketat.
"Ini bukan hanya
tugas satu instansi. Semua pihak harus berkolaborasi, mulai dari pemerintah
daerah, aparat penegak hukum, TNI AL, Polairud, pengelola kawasan konservasi
hingga masyarakat pesisir," katanya.
Ia menegaskan,
pengawasan tidak boleh dilakukan hanya ketika muncul laporan atau setelah
terjadi pelanggaran. Sebaliknya, patroli harus dilaksanakan secara berkala,
terutama di titik-titik yang selama ini dikenal rawan menjadi lokasi aktivitas
penangkapan ikan ilegal maupun eksploitasi satwa laut yang dilindungi.
"Kami berharap
pengawasan di laut bisa lebih diperketat. Jika memang ada jaringan atau
kelompok yang secara sengaja mengeksploitasi hiu, tentu harus diusut hingga
tuntas. Jangan berhenti hanya pada pelaku yang tertangkap di lapangan,"
tegasnya.
Gideon menjelaskan,
hiu memiliki peran sangat penting dalam menjaga keseimbangan ekosistem laut.
Sebagai predator puncak, keberadaan hiu berfungsi mengendalikan populasi
berbagai spesies sehingga rantai makanan di laut tetap berjalan secara alami.
Apabila populasinya terus menurun akibat perburuan liar, dampaknya tidak hanya
dirasakan terhadap keanekaragaman hayati, tetapi juga mengancam keberlanjutan
sumber daya perikanan.
Menurutnya, kerusakan
ekosistem laut juga akan berdampak langsung terhadap sektor pariwisata yang
selama ini menjadi salah satu penopang perekonomian Kabupaten Berau. Kawasan
Kepulauan Derawan yang dikenal memiliki kekayaan bawah laut kelas dunia bergantung
pada kelestarian habitat dan satwa laut yang hidup di dalamnya.
"Kalau
ekosistemnya rusak, bukan hanya lingkungan yang dirugikan. Nelayan lokal juga
akan terdampak, begitu pula sektor pariwisata yang selama ini menjadi
kebanggaan Berau," ujarnya.
Karena itu, ia
mengajak masyarakat, khususnya nelayan lokal, untuk turut berperan aktif
menjaga kelestarian laut dengan tidak menangkap ataupun memperjualbelikan satwa
yang dilindungi. Menurutnya, keberhasilan menjaga kawasan konservasi tidak
hanya bergantung pada aparat penegak hukum, tetapi juga membutuhkan kesadaran
kolektif seluruh masyarakat.
Gideon optimistis,
apabila pengawasan diperkuat, penegakan hukum dilakukan secara konsisten, dan
masyarakat ikut terlibat dalam menjaga sumber daya laut, maka praktik perburuan
hiu ilegal dapat ditekan sehingga kekayaan laut Berau tetap Lestari.
"Kami berharap
praktik perburuan hiu ilegal benar-benar bisa dihentikan. Laut Berau adalah
warisan yang harus dijaga bersama agar tetap memberikan manfaat bagi masyarakat
hari ini maupun generasi yang akan datang," pungkasnya. (sep/FN/Advertorial)