Pembangunan Program Pendidikan Vokasi di Tenggarong Seberang Bakal Terealisasi Tahun Depan

img

(Komisi IV DPRD Kukar mengadakan pertemuan soal pembangunan pendidikan Vokasi. foto: Ahmad Rizki)



TENGGARONG, Komisi IV DPRD Kukar menggelar rapat dalam rangka rencana pembangunan program pendidikan vokasi di Desa Mulawarman Tenggarong Seberang.

Rapat tersebut dipimpin Ketua Komisi IV DPRD Baharudin didampingi Anggota Komisi IV Saparudin Pabonglean, Muttoyib, Khoirul Mashuri, serta Anggota Komisi II  DPRD Kukar Firnadi Ikhsan, hadir dalam pertemuan itu perwakilan Balitbangda Kukar Hadi, dan perwakilan CSR PT Jembayan Muara Bara (JMB) Adi Prasetyanto.

Dalam pertemuan itu Adi Prasetyanto mengatakan, mendukung rencana atau program di lahan bekas tambang supaya bisa di manfaatkan atau di kelola sebaik mungkin . “ Kami siap turut berpartisipasi dalam pembangunan tersebut, seperti menyiapkan sarana meubeler” Kata Adi Prasetyanto, Senin (12/10/2020).

Sementara itu Baharudin sebagai Ketua Komisi IV DPRD Kukar menyatakan, PT. Kayan Putra Utama Coal (KPUC) telah menyediakan lahan yang di hibahkan, namun saat ini untuk perwakilan PT. KPUC tidak dapat menghadiri rapat yang sudah di jadwalkan. Namun pemaparan instansi yang hadir saat ini bahwa vokasi akan tetap berjalan, perencanaannya akan dilakukan di tahun 2021.

“Alhamdulillah PT. KPUC telah menyediakan lahan untuk dihibahkan, namun saat ini tidak ada perwakilan dari PT. KPUC turut hadir memenuhi undangan rapat yang sudah di tentukan, pihaknya telah menjanjikan lahan tersebut  agar bisa dimanfaatkan sebaik mungkin dilahan bekas tambang tersebut”katanya.

Dikatakan Baharudin, pertemuan ini sebagai tindak lanjut pertemuan pertama tentang vokasi, seharusnya pada rapat ini Komisi IV hanya mempertegas lahan yang dihibahkan oleh pihak perusahaan untuk dijadikan pendidikan vokasi.

Pada rapat ini pihaknya sudah mendengarkan penjelasan yang disampaikan intansi terkait, bahwa vokasi nya tetap berjalan, kemudian perencanaan sesuai pembicaraan pada 2021 sudah mulai berjalan.

“Ditahap awal kita menggunakan fasilitas yang ada yang dimiliki pemerintah dengan menggunakan bangunan Diklat yang berada di Tenggarong Seberang, tentunya dari DPRD akan memberi dukungan terkait dengan aturan regulasi kedepan nya, kami mendukung dari sisi anggaran, sebelumnya sudah ada MOU dari pemerintah terkait masalah lahan yang telah dijanjikan oleh PT. KPUC seluas 96 Hektar,”paparnya.

“Sebenarnya kita minta kepastian terkait masalah lahan tersebut , kemungkinan besok akan kita lakukan tinjauan ke lapangan terkait persoalan itu” Kata Baharudin.(*kik/adv/poskotakaltimnews.com)